80.480 Koperasi Desa Merah Putih Terbentuk, Namun Berpontensi Konflik, Ini Penyebabnya

Reporter: Etika Larasati Khontesa |

Editor: Daspan Haryadi |

Jumat , 04 Jul 2025 - 15:37

80.480 Koperasi Desa Merah Putih terbentuk berpotensi konflik-Sumber foto: Koranradarkaur.id-

KORANRADARKAUR.ID - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk mencapai 80.480 lembaga, namun hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Kerentanan ini terutama berkaitan dengan penunjukan struktur organisasi pengurus Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Muhammad Zakiul Fikri, peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), meragukan kualifikasi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang akan mengisi posisi pengelola Kopdes Merah Putih di setiap desa.

Ia berpendapat bahwa penunjukan pengurus Kopdes Merah Putih sering kali tidak didasarkan pada kemampuan dan kapasitas individu.

"Itu menunjukkan bahwa banyak pengurus Kopdes Merah Putih ditunjuk dari kalangan relasi kuasa elite desa, baik itu saudara atau teman kepala desa, maupun sekretaris desa," ungkap Fikri

Lebih lanjut, penunjukan pengurus yang tidak mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas, tetapi lebih pada relasi kuasa, menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan.

Pasalnya, setiap Kopdes akan mengelola dana yang cukup besar, sekitar Rp 3 miliar, yang merupakan pinjaman dari himpunan bank milik negara (Himbara) dan harus dicicil dari dana desa.

Keraguan Fikri terhadap kapasitas SDM pengelola koperasi desa tidak terlepas dari proses pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dilakukan secara terburu-buru dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Akibatnya, penunjukan struktur pengurus tidak lagi berdasarkan meritokrasi.

Ia melanjutkan, dalam pembentukan Kopdes Merah Putih juga terlihat dari narasi yang ditemukan oleh Celios dalam studi mereka.

80.480 koperasi desa merah putih terbentuk, namun berpontensi konflik, ini penyebabnya                            koranradarkaur.id - koperasi desa/kelurahan merah putih yang telah terbentuk mencapai 80.480 lembaga, namun hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
kerentanan ini terutama berkaitan dengan penunjukan struktur organisasi pengurus koperasi desa (kopdes) merah putih.
muhammad zakiul fikri, peneliti dari center of economic and law studies (celios), meragukan kualifikasi dan kapasitas sumber daya manusia (sdm) yang akan mengisi posisi pengelola kopdes merah putih di setiap desa.
ia berpendapat bahwa penunjukan pengurus kopdes merah putih sering kali tidak didasarkan pada kemampuan dan kapasitas individu.
baca juga:koperasi desa merah putih sleman diakui salah satu yang terbaik di indonesia
baca juga:koperasi merah putih bangun perekonomian masyarakat dari bawah, begini syarat jadi anggotanya
"itu menunjukkan bahwa banyak pengurus kopdes merah putih ditunjuk dari kalangan relasi kuasa elite desa, baik itu saudara atau teman kepala desa, maupun sekretaris desa," ungkap fikri 
lebih lanjut, penunjukan pengurus yang tidak mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas, tetapi lebih pada relasi kuasa, menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan.
pasalnya, setiap kopdes akan mengelola dana yang cukup besar, sekitar rp 3 miliar, yang merupakan pinjaman dari himpunan bank milik negara (himbara) dan harus dicicil dari dana desa.
baca juga:pemerintah siapkan intervensi untuk koperasi desa merah putih jika terjadi gagal bayar
baca juga:gampong beuringen tolak pembentukan koperasi merah putih, hanya desa yang belum cairkan dana desa tahap pertam
keraguan fikri terhadap kapasitas sdm pengelola koperasi desa tidak terlepas dari proses pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih yang dilakukan secara terburu-buru dan tidak sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
akibatnya, penunjukan struktur pengurus tidak lagi berdasarkan meritokrasi.
ia melanjutkan, dalam pembentukan kopdes merah putih juga terlihat dari narasi yang ditemukan oleh celios dalam studi mereka.
para perangkat desa atau kepala desa menyatakan bahwa yang terpenting adalah koperasi harus segera terbentuk, tanpa mempersoalkan siapa yang akan menjadi pengurus.
"jadi mereka tidak mempermasalahkan siapa pun yang ingin menjadi pengurus," kata fikri.
belum ada penjelasan mengenai peningkatan kemampuan dan keterampilan yang akan diberikan kepada para pengurus koperasi desa.
fikri menilai bahwa hal ini hanya formalitas untuk menunjukkan adanya upaya peningkatan sdm pengelola koperasi dari pemerintah.
ia mengingatkan bahwa kualitas pelatihan dan program ketenagakerjaan dari kementerian ketenagakerjaan tidak memberikan dampak signifikan.
sebelumnya, dilaporkan bahwa sebanyak 80.480 koperasi desa/kelurahan merah putih telah resmi terbentuk di seluruh indonesia.
jumlah ini menandai keberhasilan tahap pertama dari program strategis pemerintah untuk membangun kekuatan ekonomi rakyat di desa.
namun, di balik pencapaian ini, pemerintah mengingatkan bahwa tantangan besar baru saja dimulai.
menteri koperasi dan ukm budi arie setiadi, menyatakan bahwa meskipun pembentukan koperasi telah memenuhi target, langkah selanjutnya yang lebih penting adalah memastikan koperasi benar-benar beroperasi dan tidak hanya ada di atas kertas.
budi menegaskan bahwa program koperasi merah putih tidak boleh berhenti pada tahap pendirian saja.
koperasi harus mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan secara nyata.
"kita tidak sedang membicarakan koperasi sebagai ide, tetapi sebagai aksi nyata. koperasi harus hadir sebagai lembaga yang melayani kebutuhan warga, mulai dari sembako murah, pembiayaan terjangkau, layanan kesehatan, hingga distribusi logistik," ujar budi arie. *

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Minggu, 7 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan