Bolehkah Pengurus Partai Politik Jadi Pengurus Koperasi Merah Putih, Ini Jawabannya

Reporter: Etika Larasati Khontesa |

Editor: Daspan Haryadi |

Jumat , 20 Jun 2025 - 16:13

Tidak ada aturan mengenai pengurus partai politik bisa menjadi pengurus Koperasi Merah Putih-Sumber foto: Koranradarkaur.id-

KORANRADARKAUR.ID – Beredar soal pengurus Koperasi Merah Putih yang disebut bolehkah pengurus partai politik menjadi pengurus Koperasi Merah Putih?

Saat ini Koperasi Merah Putih yang didorong oleh pemerintah pusat kini mulai bergulir ke daerah-daerah.

Koperasi ini dianggap sebagai solusi ekonomi baru yang menyatukan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), petani, nelayan dan pelaku digital dalam satu sistem logistik nasional.

Namun, di balik semangat kolaborasi ekonomi ini terdapat kekhawatiran yang serius.

Kekhawatiran tersebut adalah apakah Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi alat politik? Hal ini disebabkan oleh tidak adanya regulasi yang jelas yang melarang anggota partai politik aktif untuk menjabat sebagai pengurus koperasi.

Jadi hal ini membuka peluang bagi masuknya agenda politik ke dalam sistem koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih yang sedang diperkenalkan secara luas di berbagai provinsi.

Pasalnya, hingga kini tidak ada aturan tegas yang melarang pengurus partai politik aktif menjadi pengurus koperasi.

Jadi peryantaan soal pengurus Koperasi Merah Putih tersebut dapat dinyatakan bisa menjadi pengurus Koperasi Merah Putih.

Hal inilah yang membuka potensi agenda politik ke dalam sistem koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih yang sedang digelar massif di berbagai provinsi.

Dalam regulasi yang ada, seperti UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP No. 7 Tahun 2021. Bahwasanya tidak ditemukan pasal yang melarang pengurus partai politik aktif duduk dalam struktur koperasi.

bolehkah pengurus partai politik jadi pengurus koperasi merah putih, ini jawabannya                            koranradarkaur.id – beredar soal pengurus koperasi merah putih yang disebut bolehkah pengurus partai politik menjadi pengurus koperasi merah putih?
saat ini koperasi merah putih yang didorong oleh pemerintah pusat kini mulai bergulir ke daerah-daerah. 
koperasi ini dianggap sebagai solusi ekonomi baru yang menyatukan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (umkm), petani, nelayan dan pelaku digital dalam satu sistem logistik nasional.
baca juga:loker baru! lulusan sarjana hingga pensiunan punya kesempatan jadi pengurus koperasi merah putih
baca juga:apakah koperasi merah putih hanya untuk para petani? ini penjelasannya
namun, di balik semangat kolaborasi ekonomi ini terdapat kekhawatiran yang serius.
kekhawatiran tersebut adalah apakah koperasi merah putih berpotensi menjadi alat politik? hal ini disebabkan oleh tidak adanya regulasi yang jelas yang melarang anggota partai politik aktif untuk menjabat sebagai pengurus koperasi.
jadi hal ini membuka peluang bagi masuknya agenda politik ke dalam sistem koperasi, termasuk koperasi merah putih yang sedang diperkenalkan secara luas di berbagai provinsi.
baca juga:142 desa dan 16 kelurahan di bengkulu selatan 100 persen telah bentuk koperasi merah putih
baca juga:kabar baru! kepala desa kini bisa akses pinjaman melalui koperasi merah putih 
pasalnya, hingga kini tidak ada aturan tegas yang melarang pengurus partai politik aktif menjadi pengurus koperasi.
jadi peryantaan soal pengurus koperasi merah putih tersebut dapat dinyatakan bisa menjadi pengurus koperasi merah putih.
hal inilah yang membuka potensi agenda politik ke dalam sistem koperasi, termasuk koperasi merah putih yang sedang digelar massif di berbagai provinsi.
dalam regulasi yang ada, seperti uu nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan pp no. 7 tahun 2021. bahwasanya tidak ditemukan pasal yang melarang pengurus partai politik aktif duduk dalam struktur koperasi.
hal ini berbeda jauh dibandingkan regulasi bumd atau bank pembangunan daerah, yang secara tegas melarang keterlibatan afiliasi partai politik di posisi-posisi strategis.
dengan demikian, tidak ada larangan bagi koperasi untuk diisi oleh anggota partai politik, termasuk mereka yang memiliki agenda politik tertentu.
situasi ini dapat mengancam netralitas koperasi, yang seharusnya berperan sebagai lembaga ekonomi untuk rakyat, bukan sebagai alat untuk kepentingan politik.
lebih lanjut, menteri koperasi budi arie saat diwawancarai oleh wartawan setelah rapat dengan presiden prabowo subianto di istana negara, jakarta pusat, mengindikasikan bahwa kader partai politik dapat menjadi pengurus koperasi desa merah putih.
meskipun budi tidak memberikan jawaban yang tegas, ia menyatakan bahwa siapa saja dapat berpartisipasi, asalkan mereka adalah warga desa tersebut.
“menjadi anggota siapa pun boleh. setiap dia warga negara, warga bangsa, yang berdominsi di desa itu boleh dong,” tutur budi kepada wartawan.
lebih lanjut, budi sekali lagi menekankan bahwa anggota koperasi desa merah putih wajib berasal dari desa tersebut.
“meskipun pengurus parati politik namun, tetap menjadi bagian anggota desa yang didudukinya karena dia harus anggota masyarakat desa itu,” lanjut dia.*

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Minggu, 7 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan