BPS Kaur Dorong Layanan Statistik Terpadu, Jawaban Tantangan Informasi Pembangunan

BINTUHAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur terus mendorong penguatan layanan statistik terpadu.

Ini sebagai upaya strategis menjawab kebutuhan informasi pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis.

Komitmen ini ditegaskan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses.

Kepala BPS Kabupaten Kaur, Dr. Antoni Pestaria, SE, M.Si menyatakan, data statistik memiliki peran sangat vital dalam proses perumusan kebijakan publik.

Tanpa dukungan data yang kuat, kebijakan bisa tidak tepat sasaran dan tidak efisien.

BACA JUGA:Tiga Pegawai BPS Kaur Terima Penghargaan Employee of the Quarter Triwulan Satu 2025

“Data statistik menjadi fondasi penting dalam setiap pengambilan kebijakan. BPS memiliki peran sentral untuk menyajikan data yang tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga relevan dan mudah dimanfaatkan,” kata Antoni.

Dia menambahkan, layanan statistik terpadu dirancang untuk menyederhanakan akses masyarakat dan instansi terhadap data melalui satu pintu.

Tak hanya menyediakan informasi, sistem ini juga memungkinkan pengguna berkonsultasi langsung jika membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai interpretasi data yang tersedia.

Lebih jauh, Antoni menjelaskan  tanggung jawab terhadap penyediaan data berkualitas bukan hanya terletak pada BPS. Melainkan merupakan kewajiban bersama seluruh pemangku kepentingan.

BACA JUGA:Program Satu Bulan Satu Sembako, BPS Kaur Ringankan Beban Ekonomi Warga Ekonomi Lemah

Diperlukan sinergi dan koordinasi yang erat antarinstansi untuk memastikan data yang dikumpulkan tidak tumpang tindih, selaras, serta dapat digunakan secara optimal untuk merancang dan mengevaluasi program pembangunan daerah.

Beberapa isu strategis turut menjadi perhatian dalam upaya ini, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya integrasi sistem informasi antarinstansi, dan rendahnya tingkat literasi data di kalangan pengguna.

Tantangan ini menuntut adanya peningkatan kapasitas kelembagaan serta upaya bersama dalam memperkuat sistem statistik daerah.