Tarik Milenial Menjadi Petani, Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah Pusat

Reporter: Ujang Tamarozi |

Editor: Dedi Julizar |

Kamis , 14 Nov 2024 - 16:03

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan langkah Pemerintah untuk menumbuhkan minat menjadi petani.- Sumber foto: koranradarkaur.id-

tarik milenial menjadi petani, ini yang   akan dilakukan pemerintah pusat                            koranradarkaur.id- saat ini kesejahteraan petani indonesia tidak baik-baik saja, ini terlihat dari jumlah petani indonesia rata-rata sudah tua dan minat generasi milenial  untuk menjadi petani sangat sedikit.
adanya pengurangan minat menjadi petani karena berbagai faktor, terutama belum menjanjikan kesuksesan menjadi petani tersebut.
agar minat kaum milenial kembali ingin menjadi petani, maka pemerintah pusat akan melakukan langkah yang strategis.
menteri koordinator bidang pangan zulkifli hasan (zulhas) mengatakan, ada sejumlah persoalan di sektor pertanian.
diantaranya, lahan sawah berkurang 100 ribu hektare (ha) per tahun, fenomena petani yang menua, hingga birokrasi pupuk subsidi yang rumit.
apabila dibandingkan dengan petani era orde baru akan berbeda, para era itu petani lebih sejahtera dibandingkan sekarang.
zaman orde baru, rata-rata petani itu punya kebun dan sawah, tetapi akhir-akhir ini berdasarkan data bps  80 persen petani sudah berubah menjadi buruh tani.
baca juga:literasi finansial penting untuk perempuan, kira-kira apa alasannya? intip di sini yuk!
saat ini para petani juga mengalami penuaan, sedangkan anak muda atau kaum milenial enggan menjadi petani. karena menjadi petani belum menjanjikan untuk kehidupan lebih baik.
untuk itu pemerintah akan berupaya mengubah pemikiran tersebut. yang mana petai akan sejahtera apabila seluruh kebutuhan petani terpenuhi. produktivitas pertanian dapat meningkat asalkan akses pupuk tersedia dengan mudah.
saat ini petani masih kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi. karena aturan yang ada,  dalam penyaluran memerlukan distribusi yang panjang karena melibatkan beberapa kementerian/lembaga. 
baca juga:kabar baik, pemerintah berikan tunjangan untuk pns jf penata ruang, ini nominalnya
dalam pendistribusi pupuk  harus ajuan dari daerah, harus ada surat keputusan bupati dan diketahui oleh gubernur, selain itu juga harus diketahui  menteri perdagangan, menteri pertanian,  kementerian keuangan.
rumit dan ruwet. apabila salah kebijakan maka resiko yang didapat  masuk penjara.
agar program presiden ri prabowo subianto dan wakil presiden gibran rakabuming raka  untuk mensejahterakan petani di indonesia.
ada  beberapa kebijakan yang diambil presiden ri seperti menghapus utang para petani hingga akan merubah aturan pendistribusian pupuk subsidi untuk petani.
  untuk memudahkan petani mendapat pupuk subsidi maka seluruh aturan yang ada akan diubah.  yang mana untuk aturan baru cukup pt pupuk indonesia menyalurkan langsung ke gapoktan masing-masing.
baca juga:harga all new suzuki apv 2024 akhir tahun harga menggiurkan
setelah pupuk tiba di gapoktan pupuk bisa langsung didapat petani yang membutuhkan. proses ini diyakini akan memudahkan petani mendapatkan pupuk tersebut 
kepastian perubahan pendistribusian pupuk disampaikan menteri koordinator bidang pangan indonesia setelah mengikuti rapat koordinasi bersama kementerian keuangan, badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp), kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm), bulog dan pt pupuk indonesia.
selama ini penyaluran pupuk subsidi banyak sekali aturan yang mengatur, baru bisa diterima oleh para petani yang membutuhkan.
setelah pemangkasan aturan untuk penanggung jawab pupuk bersubsidi itu kementerian pertanian (kementan) yang membuat surat keputusan (sk)-nya.
baca juga:soinrat maluku tenggara, desa wisata terbaik dengan sejuta pesona alam
alur pendistribusian cukup dari kementan lalu diserahkan kepada pt pupuk indonesia selanjutnya pt pupuk indonesia langsung  menyalurkan ke gabungan kelompok tani (gapoktan).
untuk pertanggung jawaban nantinya akan diaudit dan kementerian keuangan bayar. gapoktan yang bertanggung jawab sampai ke petaninya,  gapoktan yang paling tahu kebutuhan pupuk anggota dan apabila ada kesalahan penerima yang bertanggung jawab ketua kelompok  gapoktan tersebut, serta ketua gapoktan tidak bisa serta merta membagi pupuk subsidi karena sudah ada data yang konkrit.
aturan distribusi pupuk subsidi nantinya akan dikeluarkan  peraturan presiden (perpres).
dengan sistem penyaluran di permudah maka dalam pendistribusian pupuk subsidi akan mudah dan kouta pupuk untuk petani akan terpenuhi dan diyakini dalam satu bulan distribusi pupuk dapat rampung dan petani akan lebih sejahtera.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Minggu 24 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan