Marak Isu Bantuan PIP Jadi Ladang Politisasi, Kepsek : Dana PIP Tak Bisa Cair Tanpa Rekom Sekolah

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Daspan Haryadi |

Minggu , 29 Sep 2024 - 19:25

Marak isu bantuan PIP jadi ladang politisi oknum calon di Bengkulu Selatan--

marak isu bantuan pip jadi ladang politisasi, kepsek : dana pip tak bisa cair tanpa rekom sekolah                            bengkulu selatan (bs) - menidaklanjut maraknyanisu bantuan program indonesia pintar (pip) yang menjadi ladang politisi oleh oknum tertentu.
para dunia pendidikan di kabupaten bs mulai was-was. bahkan, pihak sekolah harus memberikan pengetahuan kepada muridnya terkait proses pencairan pip.
yang mana, sesuai aturan yang dikeluarkan pemerintah, dana bantuan pip dipastikan tidak bisa dicairkan tanpa adanya rekomendasi dari sekolah.
sehingga, bantuan pip tak bisa dicarikan melalui seorang oknum manapun selain pihak sekolah masing-masing. pencarian juga harus rekom kepsek langsung.
itu artinya, jika ada oknum tertentu yang mengancam peserta didik atau orang tua penerima pip harus memilih calon tertentu jika ingin terus mendapatkan pip.
maka, pernyataan tersebut dipastikan hanya untuk mengelabui pemilih semata. sebab, tidak ada kaitannya bantuan pemerintah dengan calon manapun.
baca juga:bantuan pip dipolitisasi! diancam diputus jika tak memilih paslon tertentu 
baca juga:mengecek penerima pip, caranya mudah dan bisa diakses di hp
kepala sdn 96 bs adi purnawan akbar, s.pd membenarkan, sampai saat ini ada sekitar 40 orang lebih penerima beasiswa pip di sekolahnya.
menurut kepsek, dari jumlah tersebut memang ada beberapa yang diaspirasikan oleh oknum dpr ri melalui usulan ke kemendikbudristek ri.
kendati demikian, hal itu hanya sebatas pengusulan saja, bukan langsung eksekusi pencairan. sebab, masih banyak tahapan yang harus dilalui.
bahkan, sebelum bantuan sampai ke tangan peserta didik, pihak bank penyalur butuh surat rekomendasi dari sekolah yang bersangkutan.
rekomendasi tersebutlah yang akan menerangkan bahwa siswa yang bersangkutan masuk dalam dapodik dan terdaftar di sekolah.
"soal usulan pip itu sifatnya serentak per tahun, ada kuota yang disampaikan oleh kemendikbudristek ri," tegas kepsek.
adi menerangkan, misal di sekolah ada sekian orang. nah jumlah ini sebetulnya tidak dapat diubah, apalagi diputus, karena pemegang data itu operator sekolah.
selain itu, sebelum bantuan ini cair, harus ada rekomendasi kepsek yang menyatakan anak itu benar-benar kurang mampu dari segi ekonomi.
bukan itu saja, dalam rekomendasi juga harus menujukan jika peserta didik penerima bantuan masih aktif belajar di sekolah yang disebutkan.
selain daripada itu, dalam setiap kali bantuan pip tersebut dicairkan, maka akan selalu ada lampiran surat di atas daftar nama penerima.
dalam lampiran tersebut tertulis dengan jelas bahwa sumber anggaran pip berasal atas keputusan kuasa pengguna anggaran pusat layanan pendidikan kemendikbudristek ri.
artinya, tidak ada dana lain kecuali dari kemendikbudristek ri. bahkan, meski tidak ada yang mengusulkan ini diluar pihak sekolah, maka pip tetap akan cari.
"selagi anak masih masuk dapodik dan memenuhi kriteria, maka pip akan tetap cari. karena ini memang rutin diseleksi kemendikbudristek ri," tegasnya 
kepala smpn 15 bs olsipin, s.pd mengaku terpaksa menjelaskan kepada peserta didiknya agar disampaikan kepada orang tua masing-masing terkait sumber beasiswa pip yang mereka terima.
"usulan pip dari dapodik. untuk memutus bantuan juga harus melalui dapodik. jadi kalau ada yang bilang bisa memutus bantuan pip di luar pihak sekolah, itu salah," demikian olsipin.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Senin 30 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan