KPU Kaur Sempat Kembalikan RKDK Tiga Paslon, Ada Apa?

Reporter: Ujang Tamarozi |

Editor: Daspan Haryadi |

Jumat , 27 Sep 2024 - 20:54

LO Paslon yang menyerahkan RKDK Pilkada 2024.- Sumber foto : IST/RKa.-

kpu kaur sempat kembalikan rkdk tiga paslon, ada apa?                             bintuhan - setelah kpu kaur menetapkan pasangan calon (paslon) bupati - wabup peserta pilkada 2024 dan penarikan nomor urut, sekarang memasuki masa kampanye.
seluruh liaison officer (lo) masing-masing paslon telah menyerahkan rekening khusus dana kampanye (rkdk). 
tetapi kpu meminta seluruh lo untuk memperbaiki laporan rkdk masing-masing paslon. sedangkan perbaikan rdkk paling lambat jumat 27 september 2024 hingga pukul23.55 wib.
“seluruh lo paslon telah menyampaikan rdkk setelah penarikan nomor paslon. tetapi rdkk yang disampaikan masih perlu diperbaiki, karena masih belum rapi atau belum jelas dana yang digunakan dalam rdkk,” kata ketua kpu kaur muklis aryanto, s.kom, map melalui komisioner kpu divisi teknis toni kuswoyo, s.sos, map, jumat, 27 september 2024.
baca juga:6 tahun buron, pelaku pemerkosaan dan perampokan di kaur disergap tim gabungan kejati
baca juga:danramil turun tangan, ajak masyarakat goro bersihkan jalan menyemak
dikatakannya, walaupun saat ini rdkk masih dalam perbaikan, tetapi kpu tetap memberikan izin paslon untuk berkampanye. 
sedangkan untuk rincian berapa jumlah dana kampanye yang berhasil dihimpun oleh masing-masing paslon, belum bisa dirincikan karena masih dalam perbaikan laporan dana masing-masing lo. 
penyerahan rkdk ke kpu oleh masing-masing paslon memang wajib dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. bahwa seluruh bentuk sumbangan dalam bentuk uang wajib dijelaskan pada rkdk, sebelum dana tersebut digunakan untuk kegiatan kampanye.
lanjutnya, rkdk ini wajib, agar kpu nanti dapat mengetahui berapa jumlah uang yang akan digunakan parpol untuk kebutuhan kampanye paslon.
baca juga:dana kampanye pilgub bengkulu 2024 dipatok 29 miliar, ini maksimal lpsdk
sedangkan jika sampai paslon tidak menyampaikan laporan terkait dana kampanye melalui rkdk, maka sanksi pembatalan bisa dilakukan oleh kpu kaur. 
setiap paslon bersama dengan partai politik (parpol) pengusung, wajib bekerjasama dalam melaporkan aliran dana kampanye mereka. donatur yang memberikan sumbangan, baik itu secara pribadi maupun pihak yang berbadan hukum. 
untuk besaran sumbangan dijelaskan pada ayat 5 yang berbunyi, batas maksimal sumbangan perseorangan adalah rp 75 juta dan sumbangan badan hukum swasta rp 750 juta. 
ditambahkannya, selain tentang rdkk, kpu telah menetapkan zonasi pemasangan alat praga kampanye (apk).
baca juga:10 puskesmas di kaur dapat tornas, upaya meningkatkan pelayanan kesehatan
ada beberapa titik tidak diperbolehkan untuk pemasangan ,apk yakni, jalan protokol seperti jalan ir syaukani saleh, jalan kolonel samsu bahrun. 
kemudian taman kota, meliputi lapangan merdeka bintuhan, taman bineka, lapangan sekunyit, lapangan luas, lapangan kaur utara. 
selanjutnya sarana prasarana umum seperti tiang listrik, tugu, tpu, jembatan, rambu-rambu lalu lintas, rumah sakit, sekolah, pasar dan kantor desa. 
berikutnya komplek perkantoran padang kempas dan pondok pusaka. serta gedung milik pemerintah. 
para paslon dan tim sukses diharapkan untuk mematuhinya dan tidak memasang apk di luar zona yang ditentukan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Sabtu 28 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan