Saksi Ahli Sebut Periksa 88 Hotel Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Kaur

Reporter: Saprian utama |

Editor: Daspan Haryadi |

Kamis , 27 Nov 2025 - 18:26

Empat terdakwa terseret dalam perkara ini adalah mantan Sekwan DPRD Kaur, Arsal Adelin, mantan Kabag Humas, Roni Oksuntri, mantan Kabag Umum, Aprianto dan mantan Kasubag, Halim Zaend sedang memperhatikan kesaksian Ahli dalam sidang kasus korupsi perjalana-Sumber Foto: SAPRIAN/RKa-

"Dari keterangan saksi terbukti jika banyak sekali markup dilakukan oleh para tersangka hingga sebabkan kerugian negara miliaran rupiah. Bermacam modus dilakukan agar modus korupsi tersbut lancar dilakukan," ujar Ronald.

Selain itu, Ronald mengatakan ahli hari ini menjelaskan terkait perhitungan kerugian negara yang mereka hitung dan itu terkonfirmasi bahwa ahli pernah melakukan wawancara pada saksi dan pihak terkait lain.

"Bagaimana keterangan ahli yang kita hadirkan sangat menguatkan dakwaan kami, karena yang disampaikan ahli sangat riil, karena ada bukti surat dan wawancara," jelas Ronald.

Sidang selanjutnya adalah saksi mahkota atau terdakwa akan beraksi satu dengan yang lainnya. Pekan depan sidang agenda saksi mahkota akan dilaksanakan.

Untuk diketahui, empat terdakwa berdasarkan dakwaan JPU dengan dakwaan pasal berlapis yakni pasal 2 Junto Pasal 18 Undang Undang Tipikor Junto Pasal 55 Kuhp sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum dan pasal 3 Junto Pasal 18 Undang Undang Tipikor Junto Pasal 55 Kuhp.

Empat terdakwa terseret dalam perkara ini adalah mantan Sekwan DPRD Kaur, Arsal Adelin, mantan Kabag Humas, Roni Oksuntri, mantan Kabag Umum, Aprianto dan mantan Kasubag, Halim Zaend.

Selain mencatut nama pegawai, mereka juga mendirikan agen travel fiktif, setelah travel berdiri terdakwa berkerja sama mengerbitkan invoice fiktif, dari modus itulah anggaran disalah gunakan.

Para terdakwa melakukan korupsi anggaran perjalanan dinas hingga merugikan negara Rp 13 miliar. Sidang masih akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.*

saksi ahli sebut periksa 88 hotel perjalanan dinas fiktif dprd kaur                             bengkulu - jaksa penuntut umum dari kejaksaan negeri (kejari) kaur menghadirkan dua  saksi ahli dari kantor akuntan publik (kap) dalam sidang kasus korupsi belanja perjalanan dinas sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten kaur tahun anggaran 2023 pada hari ini, kamis, november di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri bengkulu. adapun dua saksi ahli dari kap, sutrisno dan sukardi hasan.
adapun saksi yang dihadirkan ini untuk membuktikan kerugian negara pada kasus korupsi belanja perjalanan fiktif dan markup biaya hotel pada anggota dprd kabupaten kaur. 
dari keterangan saksi ahli salah satunya sutrisno di hadapan majelis hakim mengungkapkan, banyak terjadi pelanggaran pada pengelolaan anggaran di sekwan dprd kaur.
baca juga:pihak ketiga beber modus perjadin fiktif dprd kaur, ph : dapat uang ikut bertanggungjawab
baca juga:fakta saksi di sidang perjadin setwan kaur, eks sekwan kastilon banyak titip memo ke widisuan 
"kami menemukan pelanggan tersebut pertma dengan melihat dokumen seperti bel hotel, kwitansi perjalanan dinas dan lainnya. selanjutnya dari itu kami melakukan konfirmasi terhadap hotel maka kami minta keterangan terhadap nama-nama yang melakukan perjalanan dinas selanjutnya kami juga meminta keterangan kepada agent," ujar sutrisno.
lebih lanjut ia menyampaikan melakukan perhitungan secara menyeluruh. mulai dari memeriksa pihak hotel dan pihak terkait lain.
"kalau auditor lain melakukan metode perhitungan dengan sampling, kami melakukan audit secara menyeluruh. jadi semua yang terkait diperiksa, dari pihak hotel dan pihak terkait lain," ujar sutrisno saksi ahli kap.
baca juga:saksi ungkap skema cashback perjadin fiktif dprd kaur, sekali perjalanan terkumpul rp 25 juta
baca juga:sidang korupsi perjadin setwan kaur, hadirkan 10 anggota dan eks anggota dprd 
total hotel yang diperiksa oleh ahli sebanyak 88 hotel. kemudian ada sekitar 25 anggota dewan dimintai keterangan terkait dengan mekanisme anggaran perjalanan dinas.
dari keterangan anggota dewan, semuanya mengakui melakukan markup ada anggaran perjalanan dinas yang mereka lakukan. dari perhitungan ahli, kerugian negara diderita mencapai miliaran rupiah.
"ada 88 hotel kami periksa, kami konfirmasi melalui surat, kemudian ada 25 anggota dewan juga diperiksa. mereka mengakui melakukan markup," imbuhnya.
sementara itu, pada kesempatan yang berbeda jpu kejari kaur, ronald regianto sh mh mengatakan, keterangan dari saksi ahli kap mendukung dakwaan jaksa terkait kerugian negara yang ditimbulkan pada korupsi sekwan dprd kaur. 
"dari keterangan saksi terbukti jika banyak sekali markup dilakukan oleh para tersangka hingga sebabkan kerugian negara miliaran rupiah. bermacam modus dilakukan agar modus korupsi tersbut lancar dilakukan," ujar ronald. 
selain itu, ronald mengatakan ahli hari ini menjelaskan terkait perhitungan kerugian negara yang mereka hitung dan itu terkonfirmasi bahwa ahli pernah melakukan wawancara pada saksi dan pihak terkait lain. 
"bagaimana keterangan ahli yang kita hadirkan sangat menguatkan dakwaan kami, karena yang disampaikan ahli sangat riil, karena ada bukti surat dan wawancara," jelas ronald.
sidang selanjutnya adalah saksi mahkota atau terdakwa akan beraksi satu dengan yang lainnya. pekan depan sidang agenda saksi mahkota akan dilaksanakan. 
untuk diketahui, empat terdakwa  berdasarkan dakwaan jpu dengan dakwaan pasal berlapis yakni pasal 2 junto pasal 18 undang undang tipikor junto pasal 55 kuhp sebagaimana dakwaan primer penuntut umum dan pasal 3 junto pasal 18 undang undang tipikor junto pasal 55 kuhp.
empat terdakwa terseret dalam perkara ini adalah mantan sekwan dprd kaur, arsal adelin, mantan kabag humas, roni oksuntri, mantan kabag umum, aprianto dan mantan kasubag, halim zaend. 
selain mencatut nama pegawai, mereka juga mendirikan agen travel fiktif, setelah travel berdiri terdakwa berkerja sama mengerbitkan invoice fiktif, dari modus itulah anggaran disalah gunakan.
para terdakwa melakukan korupsi anggaran perjalanan dinas hingga merugikan negara rp 13 miliar. sidang masih akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Jumat, 28 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan