BUA MA: Peminat Rumah Subsidi Harus Melengkapi Data Tambahan Ini Sebelum Lewat 5 Juni 2026

KORANRADARKAUR.ID – Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (BUA MA) RI Dr. Sobandi, S.H., M.H resmi mengumumkan adanya data tambahan yang diperlukan dalam program rumah subsidi. Dia menyebutkan data tambahan itu, harus dilengkapi sebelum lewat tanggal 5 Juni 2026. 

“Bagi masyarakat yang minat membeli rumah subsidi maka harus melengkapi data tambahan yang sudah ditetap,” ujarnya pada 4 Juni 2026. 

Dia mengatakan bahwa kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 242/BUA.4/PLI.2/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Biro Perlengkapan, Rosyidatus Syarifeini. Surat tersebut menjadi dasar pelaksanaan pengumpulan data tambahan dalam rangka mendukung kelancaran program perumahan subsidi bagi aparatur.

Kebijakan ini diterapkan sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi mengenai peluang kepemilikan dan pemanfaatan rumah subsidi pemerintah yang sebelumnya telah dilaksanakan. Selain itu, langkah tersebut juga didasarkan pada hasil pemadanan data yang dilakukan oleh BP Tapera guna memastikan ketepatan sasaran penerima program.

Untuk tahapan selanjutnya, Biro Perlengkapan Rosyidatus Syarifeini membutuhkan informasi tambahan terkait pasangan calon penerima manfaat, baik suami maupun istri. Data tersebut dinilai penting untuk mendukung proses verifikasi administrasi. 

Selain itu, memastikan kesesuaian persyaratan program, serta menghindari adanya data ganda atau ketidaksesuaian dalam proses pengajuan rumah subsidi. Dengan adanya permintaan data tambahan ini, para peminat segera melengkapi dokumen yang diperlukan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. 

Ketepatan dan kelengkapan data akan menjadi salah satu hal penting dalam mempercepat proses administrasi dan penetapan calon penerima rumah subsidi pemerintah. Dalam hal tersebut, Sobandi menjelaskan mengenai data tambahan yang harus dilengkapi.

“Jadi peminat rumah subsidi yang wajib diisi oleh peserta yaitu, nama pasangan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta nomor telepon pasangan,” sebutnya. 

Seluruh aparatur yang terkait dalam program tersebut diwajibkan melengkapi data tambahan melalui tautan resmi yang telah disediakan, yaitu https://bit.ly/konfirmasirumahsubsidi2026.

Dia menekankan bahwa proses pengisian informasi tambahan tersebut harus diselesaikan paling lambat pada 5 Juni 2026. Setelah melewati batas waktu yang ditentukan, data yang belum diperbarui berpotensi memengaruhi proses administrasi program rumah subsidi.

“Surat pemberitahuan yang bersifat mendesak itu ditujukan kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan MA, serta para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia agar segera melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” terangnya.

“Melalui pembaruan dan verifikasi data yang akurat, program rumah subsidi dapat berjalan lebih efektif, tertib dan tepat sasaran. Langkah ini juga dilakukan untuk memastikan seluruh data penerima telah sesuai dengan hasil pemadanan dan verifikasi yang dilakukan oleh instansi terkait,” harapannya.