Syarat Rumah Subsidi dengan Pinjaman Syariah Tanpa BI Checking Serta Kenggulannya

KORANRADARKAUR.ID - Kini, memiliki rumah sendiri semakin mudah, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa mencicil rumah subsidi. 

Bagi Anda bingung bagimana cara pengajuan rumah subsidi tersebut, bisa melalui skema syariah tanpa harus melalui proses BI Checking yang rumit.

BI Checking sendiri adalah sistem yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk merekam dan memantau riwayat kredit individu maupun badan usaha di Indonesia. 

Setiap ingin mengajukan pinjaman rumah subsidi baik itu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Kredit Tanpa Agunan (KTA), kartu kredit  atau pembiayaan kendaraan, bank atau lembaga keuangan akan mengecek rekam jejak keuangan melalui BI Checking. Data yang tercatat mencakup status pembayaran, jumlah pinjaman dan tingkat kolektibilitas.

Program rumah subsidi dengan pembiayaan syariah tanpa BI Checking menjadi solusi tepat bagi Anda yang ingin memiliki rumah tanpa riba. Dengan prosedur yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. 

Rumah subsidi merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu MBR mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan harga terjangkau, bebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta cicilan yang ringan. Sementara itu, pinjaman syariah tanpa BI Checking memungkinkan pengajuan kredit rumah tanpa harus melewati pengecekan riwayat kredit.

BACA JUGA:Pilih Mana Rumah Subsidi atau Komersil? Yuk Cek di Sini Penjelasan Lengkapnya!

Pengecekan riwayat kredit ini seringkali menjadi kendala bagi sebagian calon pembeli. Dengan menggunakan skema syariah, transaksi dilakukan berdasarkan prinsip Islam, seperti akad Murabahah (jual-beli) atau Musyarakah Mutanaqisah (kemitraan), tanpa adanya bunga, denda, maupun penyitaan.

Berikut Syarat Pinjaman Tanpa BI Checking:

1. Dokumen yang Dibutuhkan

KTP, Kartu Keluarga (KK) dan buku nikah jika sudah menikah. Beberapa pengembang juga meminta NPWP.

2. Uang Muka (DP)

Biasanya lebih besar dibandingkan KPR bank, berkisar antara 10% hingga 50% dari harga rumah, tergantung kebijakan pengembang.

3. Proses Pemesanan