Jadi Pembangkit Ekonomi, Akhir Juni 2025 Koperasi Merah Putih Siap di Luncurkan di Bengkulu Selatan

Sehingga, saat peluncuran nanti semua koperasi sudah siap beroperasi.

Setelah terbentuk, pengurus koperasi akan diberikan pelatihan dan pendampingan untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik.

Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi multipihak, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi desa yang mandiri, adil, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Bupati Bengkulu Selatan H. Rifai Tajudin menegaskan, Pemkab Bengkulu Selatan siap menjadi bagian dari upaya nasional dalam penguatan ekonomi kerakyatan, dan pengendalian inflasi melalui langkah konkret di tingkat lokal. Salah satunya mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih.

BACA JUGA:Bupati Memastikan Koperasi Merah Putih Sejalan dengan Visi Pemkab Bengkulu Selatan, Ini Alasannya

"Pemkab Bengkulu Selatan siap mendukung penuh pembentukan Koperasi Merah Putih. Sebab, ini sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi berbasis desa dan kelurahan. Ini merupakan instrumen penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi rakyat serta menjaga rantai distribusi barang pokok tetap stabil," tegas Rifai.

Menurutnya, koperasi memiliki posisi strategis dalam memotong mata rantai distribusi yang panjang serta memberikan akses ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat desa.

Pembentukan Koperasi Merah Putih, harus disinergikan dengan kebijakan pengendalian inflasi.

Sehingga, dapat memberikan efek langsung terhadap kesejahteraan warga.

BACA JUGA:Pastikan Modal Awal Koperasi Merah Putih Aman, Pemkab Bengkulu Selatan Kolaborasi Bersama Himbara

"Kita harus tanggap terhadap dinamika harga dan ketersediaan barang pokok. Di sisi lain, kita juga harus responsif terhadap kebijakan pusat seperti pembentukan Koperasi Merah Putih yang bisa jadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Jika koperasi ini dikelola dengan serius, maka dapat memperkuat ketahanan ekonomi desa," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menyebutkan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab satu atau dua instansi.

Melainkan, membutuhkan kerja sama yang solid antara OPD teknis, pelaku usaha, dan masyarakat. 

"Sinergi antar sektor menjadi kunci keberhasilan kita dalam mengatasi inflasi. Pemerintah daerah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh kolaborasi yang menyeluruh, baik dalam hal data, strategi distribusi, maupun penguatan kelembagaan ekonomi seperti koperasi," tutupnya.