Dalami Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Penerbitan SHM di Bukit Rabang, Kejari Terus Periksa Saksi

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Daspan Haryadi |

Senin , 02 Mar 2026 - 19:33

Proses penyidikan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SHM di kawasan HPT Bukit Rabang, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten BS terus bergerak maju. --

BENGKULU SELATAN (BS) - Proses penyidikan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SHM alias Sertifikat Hak Milik di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Rabang, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten BS terus bergerak maju.

Penanganan perkara ini kini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena menyangkut kawasan hutan yang memiliki fungsi perlindungan terbatas dan regulasi ketat.

Tim dari Kejari BS memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum berjalan secara intensif dan terukur.

Penyidik tidak hanya berfokus pada dokumen formal, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan kewenangan dalam penerbitan sertifikat tanah di area yang secara aturan masuk kategori HPT Bukit Rabang.

Kawasan Bukit Rabang sendiri selama ini dikenal sebagai wilayah hutan produksi terbatas yang memiliki fungsi ekologis sekaligus potensi sumber daya alam.

Status tersebut membuat setiap bentuk peralihan hak atas tanah di dalamnya wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kasi Intelijen Kejari BS Mohammad Rifani Agustam, SH, MH menegaskan, penyidikan masih berada pada tahap pendalaman saksi dan dokumen.

“Sampai saat ini kami masih mendalami saksi-saksi dan dokumen-dokumen terkait. Yang jelas, proses penyidikan sampai hari ini terus berjalan,” ujar Rifani.

Ia menjelaskan, penyidik tidak ingin tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan.

Setiap informasi yang masuk diverifikasi secara cermat untuk memastikan apakah penerbitan SHM tersebut telah sesuai dengan regulasi atau justru mengandung unsur pelanggaran hukum.

dalami dugaan penyalahgunaan wewenang penerbitan shm di bukit rabang, kejari terus periksa saksi                            bengkulu selatan (bs) - proses penyidikan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan shm alias sertifikat hak milik di kawasan hutan produksi terbatas (hpt) bukit rabang, kecamatan ulu manna, kabupaten bs terus bergerak maju.
penanganan perkara ini kini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena menyangkut kawasan hutan yang memiliki fungsi perlindungan terbatas dan regulasi ketat.
tim dari kejari bs memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum berjalan secara intensif dan terukur.
penyidik tidak hanya berfokus pada dokumen formal, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan kewenangan dalam penerbitan sertifikat tanah di area yang secara aturan masuk kategori hpt bukit rabang.
baca juga:alat berat masuk hpt? dprd desak pihak terkait segera investigasi aktivitas bukit rabang ulu manna
baca juga:sertifikat terbit di hutan negara, dprd bengkulu selatan soroti kasus shm hpt bukit rabang
kawasan bukit rabang sendiri selama ini dikenal sebagai wilayah hutan produksi terbatas yang memiliki fungsi ekologis sekaligus potensi sumber daya alam.
status tersebut membuat setiap bentuk peralihan hak atas tanah di dalamnya wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
kasi intelijen kejari bs mohammad rifani agustam, sh, mh menegaskan, penyidikan masih berada pada tahap pendalaman saksi dan dokumen.
baca juga:tuduhan penyalahgunaan wewenang mantan bupati shm hpt bukit rabang menarik, versi praktisi hukum: prematur
baca juga:22 hektare hpt bukit rabang terbit shm, jaksa dalami keterlibatan mantan bupati bengkulu selatan
“sampai saat ini kami masih mendalami saksi-saksi dan dokumen-dokumen terkait. yang jelas, proses penyidikan sampai hari ini terus berjalan,” ujar rifani.
ia menjelaskan, penyidik tidak ingin tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan.
setiap informasi yang masuk diverifikasi secara cermat untuk memastikan apakah penerbitan shm tersebut telah sesuai dengan regulasi atau justru mengandung unsur pelanggaran hukum.
fokus bukan hanya pada aspek administratif penerbitan sertifikat, tetapi juga menelusuri ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan dalam proses tersebut.
langkah konkret yang telah dilakukan penyidik sebelumnya adalah penggeledahan di kantor badan pertanahan nasional (bpn) manna serta dua rumah pribadi pihak yang berkaitan dengan perkara ini.
dari rangkaian tindakan tersebut, penyidik mengamankan tujuh sertifikat hak milik yang diduga memiliki keterkaitan dengan lokasi hpt bukit rabang.
“pengumpulan alat bukti masih terus kami lakukan. tujuh shm yang telah diamankan menjadi bagian dari barang bukti awal yang sedang kami dalami lebih lanjut,” jelas rifani.
jumlah tersebut bukan angka final. penyidik membuka kemungkinan adanya tambahan barang bukti maupun saksi baru seiring perkembangan penyidikan.
setiap dokumen yang disita kini tengah ditelaah untuk mengetahui dasar penerbitannya, termasuk riwayat permohonan dan persetujuan administrasinya.
kasus ini menjadi perhatian publik karena menyentuh isu sensitif, status kawasan hutan dan potensi kerugian negara. hutan produksi terbatas secara hukum memiliki batasan dalam pemanfaatannya.
jika terbukti terjadi penerbitan shm yang tidak sesuai prosedur, maka hal itu tidak hanya berdampak pada aspek hukum administrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana.
ia juga mengingatkan, penyidikan perkara yang berkaitan dengan tata kelola lahan memerlukan kehati-hatian ekstra.
selain menyangkut kepentingan individu, perkara ini beririsan dengan kepentingan negara dalam menjaga kawasan hutan dan kelestarian lingkungan.
secara regulatif, kawasan hpt tidak serta-merta dapat dialihkan menjadi hak milik tanpa melalui proses perubahan status yang sah.
oleh karena itu, penyidik menelusuri apakah ada tahapan yang dilangkahi atau kewenangan yang digunakan tidak sebagaimana mestinya.
di tengah perhatian masyarakat, kejari bs meminta publik untuk bersabar dan tidak berspekulasi. aparat penegak hukum memastikan bahwa setiap perkembangan akan disampaikan sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum yang berlaku.
perjalanan penyidikan ini masih panjang. namun dengan langkah yang sistematis, pengumpulan alat bukti yang berkelanjutan, serta pemeriksaan saksi yang terus dilakukan, kejari bs menunjukkan keseriusannya dalam menangani perkara dugaan penyalahgunaan shm di hpt bukit rabang.
apabila nantinya ditemukan unsur pelanggaran hukum, maka proses akan berlanjut ke tahap berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
sebaliknya, jika tidak ditemukan unsur pidana, penyidik pun akan menyampaikannya secara terbuka.
yang jelas, kasus ini menjadi pengingat bahwa tata kelola lahan, terlebih di kawasan hutan produksi terbatas, bukan perkara sepele.
setiap kebijakan dan keputusan administratif harus berdiri di atas aturan hukum yang jelas demi menjaga kepentingan negara, lingkungan, serta kepastian hak masyarakat.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Selasa, 3 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan