PPPK Paruh Waktu Tanpa THR, Rp 22 Miliar untuk THR PNS dan PPPK

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Daspan Haryadi |

Rabu , 25 Feb 2026 - 20:19

Walaupun anggaran yang disiapkan pemerintah dalam hal ini Pemkab BS mencapai Rp 22 miliar, namun tetap PPPK PW tanpa THR tahun ini.--

BENGKULU SELATAN (BS) - NKepastian pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara di Kabupaten BS membawa kabar gembira bagi PNS dan PPPK penuh waktu.

Namun di balik itu, terdapat kelompok pegawai yang belum bisa menikmati kebijakan tersebut, yakni PPPK Paruh Waktu (PW).

Bahkan, walaupun anggaran yang disiapkan pemerintah dalam hal ini Pemkab BS mencapai Rp 22 miliar, namun tetap PPPK PW tanpa THR tahun ini.

Pemkab BS melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) menegaskan bahwa PPPK PW belum termasuk dalam skema penerima THR dari pemerintah pusat tahun ini.

Kebijakan tersebut merujuk pada regulasi teknis yang mengatur komponen dan kategori pegawai yang berhak menerima gaji ke-14.

Kabid Perbendaharaan BKD BS Saipul Baktiar menjelaskan, perbedaan status kepegawaian menjadi faktor utama tidak disalurkannya THR bagi PPPK paruh waktu.

“Untuk PPPK Penuh Waktu sudah bisa menerima tapi kalau PPPK Paruh Waktu belum karena gaji mereka masih di OPD masing-masing,” ujarnya.

Perbedaan mekanisme penggajian menjadi alasan mendasar. PPPK penuh waktu menerima gaji yang bersumber dari skema anggaran yang terintegrasi dalam kebijakan pusat.

Sementara itu, PPPK PW masih digaji melalui masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Karena belum sepenuhnya masuk dalam skema penganggaran nasional, PPPK paruh waktu tidak tercantum sebagai penerima THR dalam petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

pppk paruh waktu tanpa thr, rp 22 miliar untuk thr pns dan pppk                             bengkulu selatan (bs) - nkepastian pencairan tunjangan hari raya (thr) bagi aparatur sipil negara di kabupaten bs membawa kabar gembira bagi pns dan pppk penuh waktu.
namun di balik itu, terdapat kelompok pegawai yang belum bisa menikmati kebijakan tersebut, yakni pppk paruh waktu (pw).
bahkan, walaupun anggaran yang disiapkan pemerintah dalam hal ini pemkab bs mencapai rp 22 miliar, namun tetap pppk pw tanpa thr tahun ini.
baca juga:2 kades diberhentikan bupati bengkulu selatan, tinggalkan jabatan demi karier baru sebagai pppk kemensos
baca juga:alhamdulillah! 80 pppk paruh waktu bengkulu selatan bakal terima tpg, bakal cair tiap bulan
pemkab bs melalui badan keuangan daerah (bkd) menegaskan bahwa pppk pw belum termasuk dalam skema penerima thr dari pemerintah pusat tahun ini.
kebijakan tersebut merujuk pada regulasi teknis yang mengatur komponen dan kategori pegawai yang berhak menerima gaji ke-14.
kabid perbendaharaan bkd bs saipul baktiar menjelaskan, perbedaan status kepegawaian menjadi faktor utama tidak disalurkannya thr bagi pppk paruh waktu.
baca juga:307 guru pppk paruh waktu dipindah mengajar? ini penjelasan lengkap dikbud 
baca juga:tak ada toleransi, pemkab bengkulu selatan tegaskan evaluasi 1.187 pppk paruh waktu malas
“untuk pppk penuh waktu sudah bisa menerima tapi kalau pppk paruh waktu belum karena gaji mereka masih di opd masing-masing,” ujarnya.
perbedaan mekanisme penggajian menjadi alasan mendasar. pppk penuh waktu menerima gaji yang bersumber dari skema anggaran yang terintegrasi dalam kebijakan pusat.
sementara itu, pppk pw masih digaji melalui masing-masing organisasi perangkat daerah (opd).
karena belum sepenuhnya masuk dalam skema penganggaran nasional, pppk paruh waktu tidak tercantum sebagai penerima thr dalam petunjuk teknis yang diterbitkan oleh kementerian keuangan republik indonesia.
kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menambahkan pembayaran thr di luar aturan yang berlaku.
setiap pencairan tunjangan harus berpedoman pada regulasi pusat agar tidak menimbulkan persoalan administrasi dan hukum di kemudian hari.
meski tidak disebutkan secara rinci jumlahnya, keberadaan pppk paruh waktu di lingkungan pemkab bs terbilang signifikan.
mereka tersebar di berbagai opd dan menjalankan tugas pelayanan publik layaknya pegawai lainnya.
namun dari sisi status kepegawaian, terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara pppk penuh waktu dan paruh waktu.
hal inilah yang berdampak pada penerimaan fasilitas tambahan seperti thr dan gaji ke-13.
kepala bkd bs nuzmanto m. adil, meminta para pppk paruh waktu untuk memahami kondisi tersebut.
ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap menghargai kontribusi seluruh pegawai, namun kebijakan keuangan harus mengikuti aturan.
"yang dapat biasa saja dan yang belum untuk lapangan dada karena aturan dan kondisi keuangan," ujarnya.
tidak diterimanya thr tentu menjadi perhatian tersendiri bagi pppk paruh waktu, terutama menjelang hari raya ketika kebutuhan rumah tangga meningkat.
meski demikian, pemerintah daerah memastikan bahwa hak gaji rutin tetap dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing opd.
ke depan, kebijakan terkait status dan hak pppk paruh waktu kemungkinan akan terus dievaluasi seiring perkembangan regulasi kepegawaian nasional.
pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menentukan apakah skema tunjangan bagi pppk paruh waktu akan diseragamkan dengan pppk penuh waktu atau tetap dibedakan.
untuk saat ini, pemkab bs menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan bentuk diskriminasi, melainkan konsekuensi dari sistem penganggaran yang berlaku.
pemerintah daerah juga memastikan tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pegawai sesuai kemampuan fiskal daerah dan ketentuan pusat.
dengan demikian, fokus kebijakan thr tahun ini memang belum menyentuh pppk paruh waktu.
namun kontribusi mereka dalam pelayanan publik tetap diakui dan diharapkan terus berjalan demi kelancaran roda pemerintahan di bengkulu selatan.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Kamis, 26 Februari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan