JPU Kejati Bengkulu Tuntut Berat Mantan Bendahara Sekwan DPRD Bengkulu, Segini Uang Penggantinya!

Reporter: Saprian utama |

Editor: Dedi Julizar |

Jumat , 09 Jan 2026 - 17:56

JPU Kejati Bengkulu saat membacakan tuntutan terhadap 7 orang tersangka kasus Korupsi pemotongan Perjadin pada Sekwan DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis 08 Januari 2026.-Sumber foto: IST/RKa-

BENGKULU -Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu bersidang hingga pukul 16.00 WIB dalam kasus dugaan korupsi di Sekwan DPRD Provinsi Bengkulu.

Dalam sidang ini terdakwa mantan Setwan DPRD Provinsi Erlangga dan mantan bendahara Setwan Dahyar, terduga otak korupsi anggaran perjalanan dinas DPRD Provinsi Bengkulu tahun 2024 dituntut 7 tahun penjara, berbeda dengan 5 lainnya 2 tahun penjara.

Pembacaan amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu disampaikan Kepala Seksi Penuntutan Kejati Bengkulu, Arief Wirawan SH MH, langsung disambut histeris keluarga yang terdakwa yang sudah hadir dari pagi di pengadilan negeri Bengkulu.

JPU Kejati Bengkulu menilai perbuatan 7 terdakwa secara bersama-sama melakukan korupsi anggaran perjalanan dinas tahun 2024 telah merugikan negara Rp 5,19 miliar dari total anggaran lebih kurang Rp 130 miliar.

Tujuh terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi.

JPU memberikan tuntutan berbeda, disesuaikan dengan peran dan keterlibatan masing-masing terdakwa.

Untuk mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Bengkulu Erlangga dan mantan Bendahara, Dahyar masing-masing dituntut pidana 6 tahun penjara.

Kemudian lima orang lainnya yakni mantan Kassubag Umum, Rizan Putra, PPTK Perjalanan Dinas Rozi Marza, Pembantu Bendahara Ade Yanto dan Rely Pribadi serta staf PPTK Lia Fita Sari, masing-masing dituntut 2 tahun penjara

"Tuntutan berbeda disesuaikan dengan peran masing-masing terdakwa. Selain itu kami juga mempertimbangkan pengembalian kerugian negara yang dilakukan masing-masing terdakwa. Untuk terdakwa Dahyar dan Erlangga kami tuntut 6 tahun, lima orang lainnya dituntut 2 tahun," jelas Arief Wirawan.

Lebih lanjut, dalam tuntutan tersebut perkara korupsi Perjadin, Dahyar bisa dibilang merupakan otak dari kasus korupsi perjadin.

jpu kejati bengkulu tuntut berat mantan bendahara sekwan dprd bengkulu, segini uang penggantinya!                            bengkulu -jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu bersidang hingga pukul 16.00 wib dalam kasus dugaan korupsi di sekwan dprd provinsi bengkulu.
dalam sidang ini terdakwa mantan setwan dprd provinsi erlangga dan mantan bendahara setwan dahyar, terduga otak korupsi anggaran perjalanan dinas dprd provinsi bengkulu tahun 2024 dituntut 7 tahun penjara, berbeda dengan 5 lainnya 2 tahun penjara.
pembacaan amar tuntutan jaksa penuntut umum kejaksaan tinggi  bengkulu disampaikan kepala seksi penuntutan kejati bengkulu, arief wirawan sh mh, langsung disambut histeris keluarga yang terdakwa yang sudah hadir dari pagi di pengadilan negeri bengkulu.
baca juga:sidang korupsi perjadin sekwan dprd provinsi bengkulu terus bergulir, jpu hadirkan saksi ahli
baca juga:sidang kebocoran pad mega mall dan ptm, jpu hadirkan saksi pj walikota bengkulu
jpu kejati bengkulu menilai perbuatan 7 terdakwa secara bersama-sama melakukan korupsi anggaran perjalanan dinas tahun 2024 telah merugikan negara rp 5,19 miliar dari total anggaran lebih kurang rp 130 miliar. 
tujuh terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang tindak pidana korupsi.
jpu memberikan tuntutan berbeda, disesuaikan dengan peran dan keterlibatan masing-masing terdakwa. 
baca juga:sidang tppu bsi cabang s parman bengkulu, ph yogi: dakwaan jpu inkonsisten 
baca juga:tahap ii dugaan korupsi kebocoran pad, tersangka ahmad kanedi diserahkan ke jpu
untuk mantan sekretaris dewan (sekwan) dprd provinsi bengkulu erlangga dan mantan bendahara, dahyar masing-masing dituntut pidana 6 tahun penjara.
kemudian lima orang lainnya yakni mantan kassubag umum, rizan putra, pptk perjalanan dinas rozi marza, pembantu bendahara ade yanto dan rely pribadi serta staf pptk lia fita sari, masing-masing dituntut 2 tahun penjara 
"tuntutan berbeda disesuaikan dengan peran masing-masing terdakwa. selain itu kami juga mempertimbangkan pengembalian kerugian negara yang dilakukan masing-masing terdakwa. untuk terdakwa dahyar dan erlangga kami tuntut 6 tahun, lima orang lainnya dituntut 2 tahun," jelas  arief wirawan.
lebih lanjut, dalam tuntutan tersebut perkara korupsi perjadin, dahyar bisa dibilang merupakan otak dari kasus korupsi perjadin.
dia menjabat sebagai bendahara lebih kurang 3 periode, selama menjabat itulah dahyar melakukan korupsi. 
"bahkan dahyar juga melakukan korupsi sebelum sekwan dijabat oleh erlangga. hal itu terungkap dari fakta persidangan dan keterangan para saksi yang menyebut, pemotongan anggaran sudah biasa dilakukan," kata jpu. 
untuk itu, lanjut jpu uang pengganti yang dibebankan kepada dahyar cukup besar, yakni rp 2,6 miliar, sementara erlangga dibebankan rp 1,8 miliar (sudah dibayar 380 juta).
lima terdakwa lainnya, masing-masing telah mengembalikan kerugian negara sesuai yang dibebankan oleh jaksa. 
"dahyar bisa dibilang otaknya, karena sudah menjabat bendahara 3 periode, sesuai fakta sidang tahun 2022-2023 dia sudah melakukan korupsi dan ketahuannya pada 2024. artinya dia sudah melakukan sebelum sekwannya erlangga," imbuh arief.
atas tuntutan tersebut, masing-masing terdakwa mengajukan pembelaan dan akan dibacakan pada sidang pekan depan.
seperti diketahui sebelumnya, kerugian rp 5,9 miliar dibebankan kepada 7 terdakwa korupsi perjadin setwan dprd provinsi bengkulu. 
besaran uang korupsi yang dinikmati 7 terdakwa berbeda-beda. terdakwa erlangga rp 1,8 miliar, terdakwa dahyar rp 2,6 miliar, terdakwa rozi rp 171 juta, terdakwa rizan rp 85 juta, terdakwa lia rp 85 juta, terdakwa ade yanto rp 85 juta dan terdakwa reli rp 85 juta.
besaran uang tersebut berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan saksi yang telah dilakukan penyidik pidsus kejati bengkulu. dari rincian tersebut, belum semua terdakwa mengembalikan kerugian negara. 
lengkapnya dalam tuntutan tersebut:
1. mantan setwan dprd provinsi, erlangga dituntut 6 tahun penjara dan denda rp 100 juta subsidair 6 bulan penjara dan dibebankan membayar uang pengganti rp 1,8 miliar subsidair 2 tahun penjara
2. mantan bendahara setwan, dahyar dituntut 6 tahun penjara dan denda rp 100 juta subsidair 6 bulan penjara dan dibebankan membayar uang pengganti rp 2,6 miliar subsidair 2 tahun penjara
3. mantan pptk perjalanan dinas, rozi marza dituntut 2 tahun dan denda rp 50 juta subsidair 2 bulan penjara dibebankan membayar uang pengganti rp 40 juta subsidair 3 bulan penjara
4. mantan kasubbag umum, rizan putra dituntut 2 tahun penjara denda rp 50 juta subsidair 2 bulan penjara dibebankan membayar uang pengganti rp 85 juta
5. mantan pembantu bendahara, ade yanto dituntut 2 tahun penjada denda rp 50 juta subsidair 2 bulan penjara dibebankan membayar uang pengganti rp 85 juta subsidair 7 bulan
6. mantan pembantu bendahara, relly pribadi dituntut 2 tahun penjara dan denda rp 50 juta subsidair 2 bulan penjara.
7. staf pptk, lia fita sari dituntut 2 tahun penjara dan denda rp 50 juta subsidair 2 bulan penjara dibebankan membayar uang pengganti rp 25 juta subsidair 3 bulan penjara.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Sabtu, 10 Januari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan