Angin Segar dari Kemenkeu, DBH Sawit hingga Minerba Mengalir, Transfer Dana 2026 Menguat

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Daspan Haryadi |

Kamis , 08 Jan 2026 - 18:25

Pemkab BS menerima angin segar dari Kemenkeu alias Kementerian Keuangan dalam upaya memperkuat struktur keuangan daerah tahun anggaran 2026.-Sumber foto: IST/RKa-

BENGKULU SELATAN (BS) - Pemkab BS menerima angin segar dari Kemenkeu alias Kementerian Keuangan dalam upaya memperkuat struktur keuangan daerah tahun anggaran 2026.

Hal ini menyusul diterimanya informasi resmi terkait rancangan alokasi Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat, yang menunjukkan potensi peningkatan penerimaan daerah melalui berbagai skema Dana Bagi Hasil (DBH).

Kabar positif tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) BS Edwin Pramana.

Ia menjelaskan bahwa Kemenkeu RI melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menyampaikan surat resmi mengenai rancangan alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026. Surat tersebut bernomor S-62/PK Tahun 2025 dan diterbitkan pada 23 September 2025.

Menurut Edwin, surat dari Kementerian Keuangan tersebut memuat gambaran awal mengenai besaran dana transfer yang akan diterima oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu dan BS.

Rancangan ini menjadi dasar awal bagi daerah dalam menyusun perencanaan keuangan serta arah kebijakan pembangunan pada tahun mendatang.

“Dalam rancangan alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2026 yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, Kabupaten Bengkulu Selatan memperoleh alokasi Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sejumlah komponen penerimaan negara,” ujar Edwin.

Ia menjelaskan, Dana Bagi Hasil merupakan salah satu instrumen penting dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Melalui skema ini, daerah memperoleh bagian dari penerimaan negara yang bersumber dari pajak pusat maupun sumber daya alam, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan rincian yang diterima, BS memperoleh alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dengan nilai mencapai Rp 669.901.000. Selain itu, terdapat Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) yang nilainya lebih besar, yakni sekitar Rp 1.416.903.000.

angin segar dari kemenkeu, dbh sawit hingga minerba mengalir, transfer dana 2026 menguat                            bengkulu selatan (bs) - pemkab bs menerima angin segar dari kemenkeu alias kementerian keuangan dalam upaya memperkuat struktur keuangan daerah tahun anggaran 2026.
hal ini menyusul diterimanya informasi resmi terkait rancangan alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat, yang menunjukkan potensi peningkatan penerimaan daerah melalui berbagai skema dana bagi hasil (dbh).
kabar positif tersebut disampaikan oleh kepala badan pendapatan daerah (bapenda) bs edwin pramana.
baca juga:program bibit sawit gratis tahap dua segera disalurkan, cek di sini jadwalnya
baca juga:sejuta bibit sawit gratis mulai disalurkan, bupati: awal meningkatkan perekonomian masyarakat 
ia menjelaskan bahwa kemenkeu ri melalui direktorat jenderal perimbangan keuangan telah menyampaikan surat resmi mengenai rancangan alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2026. surat tersebut bernomor s-62/pk tahun 2025 dan diterbitkan pada 23 september 2025.
menurut edwin, surat dari kementerian keuangan tersebut memuat gambaran awal mengenai besaran dana transfer yang akan diterima oleh pemerintah daerah di seluruh indonesia, termasuk provinsi bengkulu dan bs.
rancangan ini menjadi dasar awal bagi daerah dalam menyusun perencanaan keuangan serta arah kebijakan pembangunan pada tahun mendatang.
baca juga:manajemen pt abs tegaskan perusahaan perkebunan sawit mereka legal secara hukum
baca juga:tim ekspedisi patriot ugm teliti eks transimigrasi, sawitri: kondisi memprihatinkan
“dalam rancangan alokasi transfer ke daerah tahun 2026 yang disampaikan oleh kementerian keuangan, kabupaten bengkulu selatan memperoleh alokasi dana bagi hasil yang bersumber dari sejumlah komponen penerimaan negara,” ujar edwin.
ia menjelaskan, dana bagi hasil merupakan salah satu instrumen penting dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
melalui skema ini, daerah memperoleh bagian dari penerimaan negara yang bersumber dari pajak pusat maupun sumber daya alam, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
berdasarkan rincian yang diterima, bs memperoleh alokasi dana bagi hasil pajak pusat dengan nilai mencapai rp 669.901.000. selain itu, terdapat dana bagi hasil pajak penghasilan (pph) yang nilainya lebih besar, yakni sekitar rp 1.416.903.000.
alokasi ini mencerminkan kontribusi aktivitas ekonomi masyarakat bengkulu selatan terhadap penerimaan pajak nasional.
tak hanya dari sektor pajak, bs juga memperoleh alokasi dana bagi hasil yang bersumber dari sektor sumber daya alam. salah satu yang menonjol adalah dana bagi hasil sawit dengan nilai sekitar rp 1.800.000.000. dana ini diharapkan dapat menjadi penopang pembiayaan pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki aktivitas perkebunan kelapa sawit.
selain itu, pemerintah daerah juga mendapatkan alokasi dana bagi hasil minyak bumi sebesar rp 1.146.694.000.
dari sektor pertambangan, bs memperoleh dana bagi hasil mineral dan batu bara dengan nilai yang cukup signifikan, yakni sekitar rp 19.710.000.000.
nilai tersebut menjadi salah satu komponen terbesar dalam rancangan dbh yang diterima daerah.
tidak hanya itu, sektor kelautan dan kehutanan juga turut menyumbang alokasi dana bagi hasil. untuk sumber daya alam perikanan, bs mendapatkan alokasi sekitar rp 296.952.000.
sementara dari sektor kehutanan, dana yang dialokasikan sebesar rp 33.596.000, serta dana bagi hasil panas bumi sebesar rp 57.640.000.
“jika seluruh komponen dana bagi hasil tersebut dijumlahkan, tentu ini menjadi kabar yang menggembirakan bagi pemkab bs. rancangan alokasi ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah pusat terhadap potensi dan kontribusi daerah,” ungkap edwin.
meski demikian, edwin menegaskan seluruh angka tersebut masih bersifat rancangan dan belum merupakan alokasi final.
pemerintah daerah, kata dia, masih menunggu penetapan resmi dari pemerintah pusat, termasuk kepastian jadwal dan mekanisme penyaluran dana tersebut.
“saat ini statusnya masih rancangan. kami masih menunggu penetapan final serta realisasi dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat,” jelasnya.
edwin berharap, setelah ditetapkan secara resmi, dana transfer tersebut dapat direalisasikan tepat waktu dan dimanfaatkan secara optimal.
pemerintah daerah berkomitmen untuk mengarahkan penggunaan dana tersebut bagi program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“kami berharap dana ini nantinya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, memperbaiki layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat bengkulu selatan secara berkelanjutan,” pungkas edwin.
rancangan alokasi transfer ke daerah tahun 2026 ini pun menjadi salah satu pijakan awal bagi pemkab bs dalam menyusun kebijakan fiskal dan perencanaan apbd.
dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang transparan, dana tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah ke depan*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Jumat, 9 Januari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan