Kandung Lima Program Prioritas, DPRD Sepakat APBD Kaur 2026 Dibahas Lebih Lanjut
DPRD Kaur Januardi didampingi Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos, MAP saat paripurna penyampaian nota keuangan tahun 2026-Sumber foto: UJANG/RKa-
BINTUHAN - Setelah sebelumnya sidang paripurna DPRD penyampaian nota pengantar keuangan tahun 2026 sempat ditunda karena anggota DPRD Kaur yang hadir tidak memenuhi syarat, Kamis 27 November 2025 DPRD Kaur kembali melaksanakan paripurna.
Dari hasil paripurna, seluruh anggota DPD Kaur sepakat pembahasan anggaran tahun 2026 dilanjutkan ke tingkat lebih tinggi.
Sidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian nota keuangan tahun 2026 oleh Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos, MAP dipimpin oleh Ketua DPRD Kaur Januardi didampingi Waka I Herdian Sapta Nugraha, SH dan Waka II Mardianto, SAP.
BACA JUGA:Rp 914 Miliar APBD Kaur 2025 Menuju Pengesahan, Simak Kata Ketua DPRD
BACA JUGA:Simak! Tahapan Terkini APBD Kaur 2024 Senilai Rp 968 Miliar
“Dengan seluruh anggota DPRD Kaur sepakat, selanjutnya DPRD akan mengagendakan rapat lanjutan pembahasan APBD 2026. Hingga APBD tahun 2026 disahkan,” kata Ketua DPRD Kaur, Januardi, Kamis 27 November 2025.
Sementara itu, Bupati Kaur dalam menyampaikan nota pengantar keuangan 2026 menitikberatkan lima program prioritas.
Mulai dari urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penata ruang, urusan perumahan dan kawasan pemukiman dan urusan ketentraman, ketertiban umum dan linmas dan urusan sosial.
Lima program yang akan dilaksanakan tahun 2026 tidak lain semuanya akan berpihak ke masyarakat. Untuk menyukseskan seluruh program tersebut, tentu harus didukung semua pihak, mulai dari DPRD Kaur hingga OPD teknis.
Dengan telah adanya kesepakatan dari seluruh anggota DPRD Kaur untuk pembahasan lebih lanjut APBD 2026, ini bentuk kebersamaan dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif.
Tentu kekompakan dan kebersamaan ini harus dijaga sehingga seluruh program untuk kemajuan dan pembangunan daerah dapat terwujud.
Tentu saat ini keuangan daerah sangat terbatas. Sehingga Pemda Kaur harus benar-benar menghitung dan memastikan seluruh program yang ada berpihak ke masyarakat dan untuk kebutuhan masyarakat.*