Paripurna Penyampaian LKPJ, Pemprov Bengkulu Paparkan Kinerja 2025 Program Bantu Rakyat

Reporter: Redaksi |

Editor: Daspan Haryadi |

Senin , 02 Mar 2026 - 19:22

DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna penyampaian LKPJ, Senin 2 Maret 2026.--

BENGKULU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna masa sidang I tahun 2026 dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin 2 Maret 2026.

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Drs. Sumardi MM menjelaskan bahwa rapat ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mewajibkan seluruh kepala daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun anggaran.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran kemudian disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya, Gubernur Bengkulu yang diwakili Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan bahwa kegiatan tahun anggaran 2025 memprioritaskan realisasi program-program unggulan, mayoritas terkait pemberdayaan masyarakat.

Tujuannya agar membawa pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.

“Atas nama Gubernur, kami menyampaikan bahwa progres pembangunan tahun 2025 Alhamdulillah menunjukkan capaian yang cukup signifikan,” ujar Mian di hadapan anggota dewan.

Lebih lanjut, Mian mengatakan sejumlah target pembangunan fisik, khususnya di sektor infrastruktur, berhasil direalisasikan dengan baik.

Penyerapan anggaran pembangunan infrastruktur disebut berjalan optimal, sejalan dengan kebijakan prioritas gubernur yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama.

"Selain infrastruktur, berbagai program bantuan kepada masyarakat juga kita pastikan berjalan sesuai rencana. Kami terus berupaya memastikan kebijakan pembangunan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat," lanjut Mian.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi, terutama dalam hal optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah menilai peningkatan PAD menjadi salah satu kunci penguatan fiskal daerah ke depan.

“Baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi, semuanya harus kita lakukan secara kolaboratif,” tegasnya.

paripurna penyampaian lkpj, pemprov bengkulu  paparkan kinerja 2025 program bantu rakyat                             bengkulu - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu menggelar rapat paripurna masa sidang i tahun 2026 dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) gubernur bengkulu tahun anggaran 2025 di ruang rapat paripurna dprd  provinsi bengkulu, senin 2 maret 2026.
ketua dprd provinsi bengkulu drs. sumardi mm menjelaskan bahwa rapat ini sesuai peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, yang mewajibkan seluruh kepala daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun anggaran.
laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran kemudian disampaikan kepada dprd paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
baca juga:paripurna dprd bengkulu ricuh, hujan interupsi hingga aksi walkout ketua dprd sumardi
baca juga:alat berat masuk hpt? dprd desak pihak terkait segera investigasi aktivitas bukit rabang ulu manna
selanjutnya, gubernur bengkulu yang diwakili wakil gubernur bengkulu mian menyampaikan bahwa kegiatan tahun anggaran 2025 memprioritaskan realisasi program-program unggulan, mayoritas terkait pemberdayaan masyarakat.
tujuannya agar membawa pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.
“atas nama gubernur, kami menyampaikan bahwa progres pembangunan tahun 2025 alhamdulillah menunjukkan capaian yang cukup signifikan,” ujar mian di hadapan anggota dewan.
lebih lanjut, mian mengatakan sejumlah target pembangunan fisik, khususnya di sektor infrastruktur, berhasil direalisasikan dengan baik.
penyerapan anggaran pembangunan infrastruktur disebut berjalan optimal, sejalan dengan kebijakan prioritas gubernur yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama.
"selain infrastruktur, berbagai program bantuan kepada masyarakat juga kita pastikan berjalan sesuai rencana. kami terus berupaya memastikan kebijakan pembangunan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat," lanjut mian.
meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi, terutama dalam hal optimalisasi pendapatan asli daerah (pad).
pemerintah menilai peningkatan pad menjadi salah satu kunci penguatan fiskal daerah ke depan.
“baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi, semuanya harus kita lakukan secara kolaboratif,” tegasnya.
mian juga menyoroti pentingnya fungsi check and balance antara eksekutif dan legislatif. ia menilai kerja sama dengan dprd sejauh ini berjalan baik, termasuk koordinasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya.
"salah satu prioritas utama adalah memastikan seluruh jalan provinsi dalam kondisi mulus dan layak dilalui. misi besar pak gubernur ke depan tetap bantu rakyat, terutama memastikan jalan provinsi harus mulus semua,” kata mian.
adapun, mian menjelaskan berdasarkan data dalam apbd tahun anggaran 2025, total target pendapatan daerah ditetapkan sebesar rp3,82 triliun. hingga akhir tahun, realisasinya mencapai rp2,75 triliun atau 91,34 persen dari target yang telah ditentukan.
"untuk komponen pendapatan asli daerah (pad), target tahun 2025 sebesar rp1,24 triliun. dari angka tersebut, terealisasi rp1,01 triliun atau 81,33 persen," kata mian.
lebih lanjut mian menjelaskan rincian dari pad tersebut adalah pajak daerah terealisasi rp731,77 miliar atau 74,41 persen dari target rp983,38 miliar.
sementara itu, mian menyampaikan retribusi daerah berhasil melampaui target dengan capaian rp204,75 miliar atau 103,61 persen dari target rp197,62 miliar.
"hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang bersumber dari bagian laba penyertaan modal pada bumd, terealisasi rp15,08 miliar atau 92,18 persen dari target rp16,36 miliar. lain-lain pad yang sah mencatat realisasi rp57,94 miliar atau 131,83 persen dari target rp43,95 miliar, sehingga melampaui proyeksi awal," ujarnya.
sedangkan pendapatan transfer tahun 2025 ditargetkan sebesar rp1,78 triliun, dengan realisasi rp1,73 triliun atau 97,46 persen.
dana ini mencakup dana bagi hasil, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus fisik dan nonfisik dari pemerintah pusat.
"secara khusus, dana perimbangan terealisasi sebesar rp1,69 triliun dari target rp1,77 triliun atau 95,19 persen. meski mendekati target, komponen pendapatan hibah dari pemerintah pusat pada 2025 tercatat mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya," kata mian.
sementara itu, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan rp1,12 miliar dan terealisasi rp1,06 miliar atau 95,25 persen. sumber penerimaan ini berasal dari hibah pemerintah pusat dan kontribusi pihak ketiga.
dari sisi belanja, target anggaran 2025 ditetapkan sebesar rp3,14 triliun. realisasinya mencapai rp2,75 triliun atau 87,59 persen dari total anggaran.
"rincian realisasi belanja meliputi: belanja operasi terealisasi rp1,98 triliun atau 90,98 persen dari target rp2,18 triliun. belanja modal mencapai rp589,33 miliar atau 76,21 persen dari target rp773,20 miliar. belanja tidak terduga tidak terealisasi dari pagu rp100 juta yang telah disiapkan. belanja transfer terealisasi rp180,53 miliar atau 94,95 persen dari target rp190,12 miliar," ujarnya.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Selasa, 3 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan