Bengkulu Peroleh Rp23 Miliar untuk Proyek Perhutanan Sosial, di Sini lokasinya

Reporter: Saprian |

Editor: Daspan Haryadi |

Kamis , 26 Feb 2026 - 17:49

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menerima alokasi proyek senilai Rp23 miliar untuk pemberdayaan masyarakat, Rabu 25 Februari 2026.--

BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu memperoleh alokasi proyek senilai Rp23 miliar untuk pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial (PS).

Alokasi Proyek ini naik dari tahun yang lalu sebesar Rp11 miliar dari program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Output

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Dr. H. Herwan Antoni, SKM, MKes, MSI mengungkapkan alokasi dana ini nati akan digunakan untuk perhutanan sosial di Bengkulu Utara dan Rejang Lebong melalui Non-Governmental Organization (NJo).

“Iya, dari narasumber Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan disampaikan bahwa Bengkulu akan mendapat proyek pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial sebesar Rp23 miliar,” ujar Herwan usai Sosialisasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di Hotel Santika, Kamis 26 Februari 2026.

Lebih lanjut Herwan menjelaskan, sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kementerian PPN/Bappenas.

"Skema pembiayaan berasal dari luar negeri melalui model blended finance dan saat ini tengah dalam tahap finalisasi di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup," kata Herwan.

Selain itu, Herwan mengatakan model blended finance BPDLH untuk perhutanan sosial mencakup beberapa fase, dimulai dari fase kelola kawasan awal berupa penguatan kelembagaan perhutanan sosial (KPS) dan persetujuan PS.

"Selanjutnya fase kelola lembaga meliputi pembentukan dan penguatan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)," ujar Herwan.

Tahap berikutnya Herwan mengatakan fase kelola usaha lanjutan berupa ekspansi pasar, serta kelola kawasan lanjutan yang mencakup penandaan batas, identifikasi potensi, dan penataan ruang kelola.

"Program ditutup dengan fase kemandirian menuju social forestry enterprise guna mendorong keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar hutan," ujarnya.

bengkulu peroleh rp23 miliar untuk proyek perhutanan sosial, di sini lokasinya                             bengkulu - pemerintah provinsi bengkulu memperoleh alokasi proyek senilai rp23 miliar untuk pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial (ps).
alokasi proyek ini naik dari tahun yang lalu sebesar rp11 miliar dari program results-based payment (rbp) redd+ output
sekretaris daerah provinsi bengkulu, penjabat (pj) sekretaris daerah dr. h. herwan antoni, skm, mkes, msi mengungkapkan alokasi dana ini nati akan digunakan untuk perhutanan sosial di bengkulu utara dan rejang lebong melalui non-governmental organization (njo).
baca juga:proyek kampung nelayan segera rampung, dermaga jadi objek wisata baru di nasal
baca juga:beasiswa dan proyek diduga bermasalah, dana desa bandar agung diselidiki
“iya, dari narasumber badan pengelola dana lingkungan hidup (bpdlh) kementerian keuangan disampaikan bahwa bengkulu akan mendapat proyek pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial sebesar rp23 miliar,” ujar herwan usai sosialisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim (prkbi) di hotel santika, kamis 26 februari 2026.
lebih lanjut herwan menjelaskan, sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara pemerintah provinsi bengkulu dan kementerian ppn/bappenas. 
"skema pembiayaan berasal dari luar negeri melalui model blended finance dan saat ini tengah dalam tahap finalisasi di badan pengelola dana lingkungan hidup," kata herwan.
baca juga:proyek besar 2026, bengkulu selatan siapkan tambahan rumah sakit daerah baru
baca juga:waktu kian mepet, dprd ingatkan jangan ada proyek mangkrak di akhir tahun
selain itu,  herwan mengatakan model blended finance bpdlh untuk perhutanan sosial mencakup beberapa fase, dimulai dari fase kelola kawasan awal berupa penguatan kelembagaan perhutanan sosial (kps) dan persetujuan ps. 
"selanjutnya fase kelola lembaga meliputi pembentukan dan penguatan kelompok usaha perhutanan sosial (kups)," ujar herwan.
tahap berikutnya herwan mengatakan fase kelola usaha lanjutan berupa ekspansi pasar, serta kelola kawasan lanjutan yang mencakup penandaan batas, identifikasi potensi, dan penataan ruang kelola.
"program ditutup dengan fase kemandirian menuju social forestry enterprise guna mendorong keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar hutan," ujarnya.
sebelumnya, deputi bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup kementerian ppn/bappenas, leonardo a. a. t. sambodo, menegaskan bahwa pembangunan rendah karbon merupakan bagian dari strategi nasional menuju net zero emissions 2060 atau lebih cepat.
“pembangunan rendah karbon bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan strategi transformasi ekonomi hijau yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
ketua dprd provinsi bengkulu, sumardi, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan.
menurutnya, isu perubahan iklim sangat relevan bagi masyarakat bengkulu yang bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam.
“kita ingin pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi jangan sampai pembangunan mengorbankan lingkungan. jangan sampai indonesia emas 2045 berubah menjadi indonesia cemas,” katanya.
sementara itu, asisten ii setda provinsi bengkulu, raden ahmad denni, mewakili gubernur bengkulu menyampaikan bahwa pemprov telah menindaklanjuti komitmen nasional melalui nota kesepahaman dengan kementerian ppn/bappenas pada 15 agustus 2023 serta menetapkan dokumen pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim melalui peraturan gubernur nomor 36 tahun 2025.
“kita harus menyeimbangkan pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan agar manfaatnya dirasakan generasi sekarang dan mendatang,” ujarnya.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Jumat, 27 Februari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan