TKD Dipangkas, Pemprov Bengkulu dan Polda Bengkulu Akan Optimalisasi Pengawasan Sumber PAD

Reporter: Saprian utama |

Editor: Ujang Tamarozi |

Rabu , 04 Feb 2026 - 18:57

Pemprov Bengkulu dan Polda Bengkulu melaksanakan rapat Koordinasi optimalisasi PAD, Rabu 04 Februari 2026. --

Selain itu, untuk balik nama kendaraan bekas harus menggunakan KTP pemilik lama, yang sering kali sulit dipenuhi. Padahal ini hanya urusan administrasi, untuk itu akan diusulkan untuk Provinsi Bengkulu tidak lagi diwajibkan.

Lanjutnya, upaya lain yang akan dilakukan menambah hari layanan Samsat dari lima menjadi enam hari kerja, penambahan gerai Samsat desa di sejumlah kabupaten dan kota, serta sinergi pembayaran PKB melalui pelibatan camat, lurah dan perangkat desa dalam pelaksanaan Samsat keliling.

"Dengan langkah bersama ini, kita berharap peningkatan PAD ke depan tidak hanya berdampak pada angka pendapatan semata, tetapi benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik yang semakin baik, serta peningkatan kesejahteraan warga," pungkasnya.

Sesuai dengan data Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Optimalisasi Aset dan PAD Provinsi Bengkulu, total PAD dari PKB dan BBNKB pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 310 miliar, penerimaan dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB mencapai Rp 201 miliar.

Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan masih tergolong rendah. Dari total 1.297.250 unit kendaraan yang ter data, hanya 419.132 unit atau sekitar 32 persen yang aktif membayar pajak. Di sisi lain, realisasi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menunjukkan capaian positif.

Hingga awal tahun 2025, realisasi opsen MBLB meningkat signifikan sebesar 172,5 persen atau mencapai Rp 2,1 miliar dari target Rp 1,2 miliar.

Adapun Opsen pajak per wilayah kabupaten dan kota yaitu Bengkulu Selatan sebesar Rp 65.661.631, Kaur Rp 207.157.940, Seluma Rp 185.149.299, Bengkulu Tengah Rp 109.925.470, Bengkulu Utara Rp 444.516.112, Mukomuko Rp 508.716.530, Rejang Lebong Rp 561.649.668, Lebong Rp 39.287.381, Kepahiang Rp 34.198.000, Kota Bengkulu Nihil.*

tkd dipangkas, pemprov bengkulu dan polda bengkulu akan optimalisasi pengawasan sumber pad                            bengkulu- dengan adanya pengurangan dana transfer ke daerah (tkd) dari pemerintah pusat saat ini, berdampak pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) provinsi bengkulu.
kondisi ini membuat pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu memutar otak, mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan di tengah menurunnya sumber anggaran yang digunakan untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan.
sebagai langkah strategis, pemprov bengkulu mengambil inisiatif untuk meningkatkan sumber anggaran pembangunan melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (pad).
baca juga:korupsi kebocoran pad mega mall dan ptm, kuasa hukum sebut kliennya tidak bersalah
baca juga:penjualan kendaraan dan pad bengkulu turun, bahas kenaikan diskon pajak
upaya ini dilakukan dengan mendorong perusahaan sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan agar memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
penjabat (pj) sekretaris daerah provinsi bengkulu  dr. h. herwan antoni, skm, mkes, ms menegaskan, pentingnya langkah nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah kebijakan pusat yang berdampak langsung terhadap apbd. 
"pentingnya peningkatan pengawasan dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. karena tahun 2025 memang banyak kendala, kami berharap peran kabupaten dan kota bisa lebih maksimal dan lebih giat lagi, sehingga pendapatan daerah dapat meningkat,” katanya, rabu 4 februari 2026.
baca juga:jelang akhir tahun, dprd desak pemprov bengkulu genjot pad 
baca juga:pimpin rapat optimalisasi pad, mian tekankan pajak alat berat dikebut
ada sejumlah penyebab rendahnya capaian pad, di antaranya tarif opsen pkb dan opsen bbnkb, kecenderungan masyarakat membeli kendaraan bekas berpelat luar bengkulu, serta lokasi kantor samsat yang dinilai belum strategis dan sulit dijangkau.
selain itu, pola pikir masyarakat yang menunggu kebijakan pemutihan pajak, tidak adanya sanksi hukum tegas bagi penunggak pajak, serta maraknya ajakan di media sosial untuk tidak membayar pajak akibat isu dan kebijakan negatif pemerintah turut memengaruhi tingkat kepatuhan.
sedangkan waka polda bengkulu brigjen pol dicky sondani, s.ik, mh yang sekaligus ketua satgasus optimalisasi aset dan pad provinsi bengkulu menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempermudah administrasi perpajakan.
salah satunya dengan mengusulkan kepada korlantas polri agar proses balik nama kendaraan dapat menggunakan ktp pemilik baru.
selain itu, untuk balik nama kendaraan bekas harus menggunakan ktp pemilik lama, yang sering kali sulit dipenuhi. padahal ini hanya urusan administrasi, untuk itu akan diusulkan untuk provinsi bengkulu tidak lagi diwajibkan.
lanjutnya, upaya lain yang akan dilakukan menambah hari layanan samsat dari lima menjadi enam hari kerja, penambahan gerai samsat desa di sejumlah kabupaten dan kota, serta sinergi pembayaran pkb melalui pelibatan camat, lurah dan perangkat desa dalam pelaksanaan samsat keliling.
"dengan langkah bersama ini, kita berharap peningkatan pad ke depan tidak hanya berdampak pada angka pendapatan semata, tetapi benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik yang semakin baik, serta peningkatan kesejahteraan warga," pungkasnya.
sesuai dengan data satuan tugas khusus (satgasus) optimalisasi aset dan pad provinsi bengkulu, total pad dari pkb dan bbnkb pada tahun 2025 tercatat sebesar rp 310 miliar, penerimaan dari opsen pkb dan opsen bbnkb mencapai rp 201 miliar.
tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan masih tergolong rendah. dari total 1.297.250 unit kendaraan yang ter data, hanya 419.132 unit atau sekitar 32 persen yang aktif membayar pajak. di sisi lain, realisasi opsen pajak mineral bukan logam dan batuan menunjukkan capaian positif.
hingga awal tahun 2025, realisasi opsen mblb meningkat signifikan sebesar 172,5 persen atau mencapai rp 2,1 miliar dari target rp 1,2 miliar.
adapun opsen pajak per wilayah kabupaten dan kota yaitu bengkulu selatan sebesar rp 65.661.631, kaur rp 207.157.940, seluma rp 185.149.299, bengkulu tengah rp 109.925.470, bengkulu utara rp 444.516.112, mukomuko rp 508.716.530, rejang lebong rp 561.649.668, lebong rp 39.287.381, kepahiang rp 34.198.000, kota bengkulu nihil.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Kamis, 5 Februari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan