Pemprov Bengkulu Gencar Wacanakan Perampingan OPD, Bapemperda: Belum Kami Terima

Reporter: Saprian utama |

Editor: Dedi Julizar |

Minggu , 30 Nov 2025 - 19:41

Rencana perampingan OPD Bengkulu belum masuk Propeperda DPRD Provinsi Bengkulu, Minggu 30 November 2025, Sumber Foto: SAPRIAN/RKa--

3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4. DInas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Transmigrasi

5. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pertanahan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

9. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan

10. Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja

11. Dinas Kelautan dan Perikanan

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

13. Dinas Kesehatan

14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

III. Badan Penunjang

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

pemprov bengkulu gencar wacanakan perampingan opd, bapemperda: belum kami terima                            bengkulu -pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu saat ini tengah bersemangat mendorong rencana perampingan organisasi perangkat daerah (opd) sebagai langkah efisiensi dan penataan ulang birokrasi.
usulan tersebut saat ini sedang diajukan ke kementerian dalam negeri (kemendagri) sebagai bagian dari upaya menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.
namun wacana restrukturisasi terus digaungkan, hingga kini rencana perampingan opd belum tercantum dalam program pembentukan peraturan daerah (propeperda) tahun 2026 di dprd provinsi bengkulu.
ketua badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dprd provinsi bengkulu, m. ali saftaini, se, mengungkapkan, belum menerima usulan resmi dari pemerintah daerah terkait rencana tersebut.
“sejauh ini, belum ada usulan yang masuk ke bapemperda mengenai rencana perampingan opd. kami menunggu penyampaian resmi dari pemda bila memang restrukturisasi itu akan menjadi bagian dari propeperda,” ujar ali saftaini.
meski belum masuk propeperda, ali menyebut, usulan tersebut tidak menutup kemungkinan, nantinya usulan perampingan opd baru disampaikan pemda pada tahun berjalan.
"jadi kita tunggu saja, untuk sementara ini berdasarkan usulan propemperda yang kita sampaikan dalam paripurna beberapa waktu lalu, sama sekali belum ada usulan rancangan atau revisi perda terkait nomenklatur opd yang baru," tegas ali.
menurut ali, berkaca pada usulan propemperda tahun depan, setidaknya ada empat rancanangan peraturan daerah (raperda) yang sudah masuk usulan.
"diantaranya raperda apbd provinsi bengkulu tahun anggaran (ta) 2027, perubaha apbd ta 2026, pertanggungjawaban apbd ta 2025, serta tentang kebijakan dan strategi daerah sanitasi provinsi bengkulu yang merupakan lanjutan," kata ali.
pada kesempatan yang berbeda, penjabat sekretaris daerah (pj sekda) provinsi bengkulu, herwan antoni, menjelaskan bahwa pemprov telah mengusulkan skema perampingan tersebut kepada kementerian dalam negeri (kemendagri) dan kini tengah menunggu hasil evaluasi lanjutan.
"kemendagri telah merespons usulan pemprov bengkulu, termasuk menyetujui sebagian besar dari rencana perampingan yang diajukan," kata herwan. 
selain itu, herwan mengatakan bahwa pemprov oleh kemendagri diminta untuk melakukan evaluasi dan melengkapi sejumlah persyaratan tambahan terkait dampak perampingan opd terhadap efisiensi belanja daerah.
“mereka meminta perhitungan dampak anggaran dari perampingan opd ini, terutama terkait penghematan rutinnya. termasuk efisiensi anggaran yang berkaitan dengan pejabat struktural,” ujarnya.
herwan memastikan bahwa seluruh data terkait efisiensi anggaran, struktur opd, dan skema penggabungan sudah dikirimkan kepada kemendagri. saat ini pemprov hanya menunggu tindak lanjut dari kementerian sebelum memasuki pembahasan final.
“tinggal menunggu dalam waktu dekat ini. kalau sudah final, nanti akan dibahas ulang dan kemudian diusulkan ke dprd. karena perampingan ini tentu memerlukan regulasi berupa peraturan daerah,” tambahnya.
herwan menegaskan bahwa tidak semua opd dapat digabung atau dirampingkan. ada opd yang keberadaannya wajib sesuai amanat undang-undang, sehingga tidak bisa mengalami perubahan struktur.
“contohnya dukcapil, itu harus ada dan sudah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri. jadi tidak boleh digabung ataupun dihilangkan,” paparnya.
pemerintah provinsi bengkulu menegaskan bahwa seluruh proses perampingan tetap mematuhi regulasi dan standar kemendagri. herwan menyebut bahwa setelah kemendagri memberikan keputusan final, pemprov akan melanjutkan ke tahap pembahasan bersama dprd, sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah.
“kita tunggu hasilnya dari kemendagri. setelah itu baru kita lakukan pembahasan kembali bersama dprd untuk dasar regulasinya,” kata herwan.
terkait dengan perampingan opd ini, apakah akan berdampak pada nasib asn di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu. pj sekda provinsi bengkulu, herwan antoni mengatakan tidak ada pengaruh apapun soal nasib asn ini.
“untuk tunjangan asn tidak berdampak, paling-paling pejabat struktural saja. misal dalam satu opd itu, ada sekretaris, ada bidangnya dan ada seksinya,” ungkap herwan. (cw1)
berikut nama perangkat daerah yang direncanakan dalam perampingan opd:
i. sekretariat dan inspektorat
1. sekretariat daerah
2. sekretariat dprd
3. inspektorat.
ii. dinas teknis
1. dinas pendidikan, perpustakaan dan kearsipan daerah
2. dinas pariwisata, ekononomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga
3. dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
4. dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan pemukiman dan transmigrasi
5. dinas lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral
6. dinas pemberdayaan masyarakat desa, pertanahan, koperasi, usaha kecil dan menengah
7. dinas perindustrian, perdagangan dan tenaga kerja
8. dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
9. dinas pertanian ketahanan pangan, perkebunan dan peternakan
10. dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja
11. dinas kelautan dan perikanan
12. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
13. dinas kesehatan
14. dinas kependudukan dan catatan sipil
iii. badan penunjang
1. badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah
2. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
3. badan kesatuan bangsa dan politik
4. badan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah
5. badan penanggulangan bencana daerah
6. badan penghubung

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Senin, 1 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan