Radar Pertahanan Nasional Akan Dibangun di Bengkulu Selatan, Rifai: Kita Sambut Baik

BENGKULU SELATAN (BS) - Kabupaten BS berpotensi menjadi salah satu titik penting dalam sistem pertahanan nasional.

Hal ini menyusul rencana pembangunan stasiun radar pertahanan nasional yang akan ditempatkan di wilayah Kabupaten BS.

Ini sebagai bagian dari program pemerintah pusat di sektor keamanan dan pertahanan.

Dukungan penuh terhadap rencana tersebut disampaikan langsung oleh Bupati BS H. Rifai Tajuddin, S.Sos usai menerima kunjungan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) beberapa waktu lalu. Pertemuan itu menjadi momentum penting untuk membahas arah kebijakan strategis yang berdampak tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga tata kelola wilayah.

Dalam pertemuan tersebut, Danlanal memaparkan rencana pembangunan stasiun radar yang dirancang untuk memperkuat sistem pengawasan wilayah laut di sekitar BS. Keberadaan radar ini nantinya akan menjadi bagian dari jaringan pertahanan terpadu yang dikelola pemerintah pusat.

Menurut penjelasan Bupati Rifai, lokasi yang direncanakan untuk pembangunan radar berada di lahan milik TNI Angkatan Udara (AURI), tepatnya di kawasan Lapter 1 yang mengarah langsung ke laut. Posisi geografis tersebut dinilai strategis karena memiliki cakupan pandang luas untuk mendukung sistem pemantauan perairan.

“Ini kegiatan pemerintah pusat untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, tentu kita welcome dan mempersilakan,” ujar Rifai.

Pernyataan tersebut menegaskan, Pemkab BS tidak hanya menyetujui, tetapi juga siap memberikan dukungan administratif sesuai kewenangan daerah.

Bagi pemerintah daerah, pembangunan radar bukan sekadar proyek fisik. Lebih dari itu, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan memperkuat posisi Bengkulu Selatan dalam struktur pertahanan nasional serta meningkatkan rasa aman masyarakat.

Selain membicarakan proyek radar, pertemuan tersebut juga membuka diskusi penting terkait status lahan yang saat ini digunakan sejumlah fasilitas milik Pemkab Bengkulu Selatan.

Beberapa aset daerah seperti Kantor Bupati, rumah sakit, perumahan gabungan dinas, dan fasilitas pemerintahan lainnya diketahui berdiri di atas lahan yang berkaitan dengan AURI. Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan kejelasan administrasi dan legalitas kepemilikan.

Rifai mengungkapkan, terdapat peluang penyelesaian persoalan tersebut dengan mencontoh mekanisme yang telah diterapkan di daerah lain, seperti Palembang dan Jambi. Ia menyebut proses tersebut membutuhkan tahapan administratif yang terstruktur serta pembentukan tim khusus.

“Nanti ada fase-fase yang segera kita lakukan dengan mempersiapkan segala administrasi dan tim yang ada,” ungkap Rifai.

Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak ingin persoalan lahan berlarut-larut tanpa kepastian hukum.