Kalaksa Baru, BPBD Bengkulu Selatan Pasang Target, Longsor Ulu Manna Harus Berakhir

BENGKULU SELATAN (BS) - Pasca resmi dilantik sebagai Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten BS Nusadian Esa Putra, ST, ME, langsung menyatakan kesiapan penuh untuk mengemban amanah barunya.

Di awal masa tugasnya, Nusadian menetapkan prioritas utama penanganan dan pencegahan bencana alam, khususnya tanah longsor Ulu Manna.

Kabupaten BS dikenal memiliki karakter geografis yang beragam, mulai dari wilayah pesisir hingga perbukitan. Kondisi ini menjadikan daerah tersebut memiliki potensi kerawanan bencana alam yang cukup tinggi. Salah satu ancaman paling serius adalah tanah longsor, terutama di jalur Ulu Manna yang selama ini menjadi titik rawan sekaligus akses penting bagi mobilitas masyarakat.

Jalur Ulu Manna bukan sekadar jalan penghubung antarwilayah di dalam kabupaten, tetapi juga menjadi akses strategis yang menghubungkan Bengkulu Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Setiap kali musim hujan tiba, kawasan ini hampir selalu dihadapkan pada ancaman longsor yang dapat menutup badan jalan, menghambat arus kendaraan, bahkan memutus akses total selama berjam-jam hingga berhari-hari.

Menurut Nusadian, kondisi tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai peristiwa rutin yang dibiarkan berulang tanpa solusi permanen. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir dengan perencanaan yang matang serta langkah nyata untuk meminimalkan risiko bencana.

“Ke depan, jangan sampai lagi kita mendengar jalan Ulu Manna tertutup longsor. Ini harus menjadi perhatian serius, dan kita akan cari cara terbaik untuk mencegahnya,” tegas Nusadian.

Sebagai langkah awal, BPBD BS akan memetakan kembali titik-titik rawan longsor di sepanjang jalur Ulu Manna. Pemetaan ini menjadi dasar penting dalam menentukan jenis intervensi yang paling tepat, baik dari sisi teknis maupun anggaran. Nusadian menilai, pencegahan longsor bukan hanya soal penanganan darurat, tetapi juga upaya jangka panjang yang berkelanjutan.

Salah satu solusi yang tengah dikaji adalah pemasangan bronjong atau pelapis tebing di lokasi-lokasi yang memiliki kontur tanah labil. Struktur ini berfungsi menahan pergerakan tanah sekaligus memperkuat lereng agar tidak mudah runtuh saat diguyur hujan dengan intensitas tinggi.

“Upaya teknis seperti pemasangan bronjong, pelapis tebing, dan penguatan struktur lereng sangat memungkinkan untuk dilakukan. Dengan penanganan yang tepat, risiko longsor bisa ditekan,” jelasnya.

Namun demikian, Nusadian menyadari bahwa realisasi proyek pengamanan lereng membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan program tersebut dinilai akan cukup berat. Oleh karena itu, ia membuka peluang untuk mengajukan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat sebagai langkah strategis.

“Kita akan berupaya semaksimal mungkin, termasuk mengusulkan ke pemerintah pusat. Usaha harus terus dilakukan agar ada solusi permanen,” ujarnya.

Bagi Nusadian, jalur Ulu Manna memiliki nilai strategis yang sangat besar. Selain memperpendek waktu tempuh masyarakat BS menuju Sumatera Selatan, jalur ini juga menjadi alternatif utama dibandingkan rute memutar melalui Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong yang memakan waktu lebih lama.

Lebih jauh, keberadaan jalur tersebut turut membuka akses ekonomi antarprovinsi. Distribusi hasil pertanian, perkebunan, hingga kebutuhan logistik masyarakat sangat bergantung pada kelancaran arus transportasi di jalur ini. Jika akses tersebut terputus akibat longsor, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna jalan, tetapi juga sektor ekonomi secara luas.

“Jalan ini sangat vital. Jika sampai terputus karena longsor, dampaknya akan besar, baik bagi mobilitas masyarakat maupun roda perekonomian,” ungkap Nusadian.