BENGKULU - Sejak diberlakukannya hingga berakhirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penanganan Kondisi Tertentu Pulau Enggano dan Pelabuhan Pulau Baai, target utama kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya terealisasi.
Salah satu poin penting dalam Inpres tersebut adalah pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai agar dapat dilintasi kapal-kapal berukuran besar.
Namun hingga saat ini, pekerjaan tersebut belum mencapai hasil maksimal sebagaimana yang diharapkan.
BACA JUGA:Penanganan Alur Pulau Baai Belum Optimal, Cek Langkah Pejabat Kementerian Terbarunya!
BACA JUGA:Perkuat TJSL Warga Binaan, Begini Tindakan Dilakukan Pertamina FT Pulau Baai
Dalam rapat mendadak bersama Forum Koordinasi Pimpinan yang dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Mardiyono, Kajati Bengkulu Victor Antonius Saragih Sidabutar, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi, General Manager PT Pelindo II S. Joko, Pihak Pertamina serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di ruang VIP Bandara Fatmawati Soekarno.
Terungkap persoalan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang berdampak pada terganggunya pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan aktivitas pelayaran menuju Pulau Enggano menuai sorotan tajam.
Gubernur Helmi menegaskan pihaknya sudah tidak bisa lagi menerima alasan dari Pelindo terkait belum tertanganinya pendangkalan alur.
BACA JUGA:Kapal SPOP Srikandi 515 yang Angkut BBM Berhasil Bersandar di Pelabuhan Pulau Baai
BACA JUGA:Pelabuhan Pulau Baai Membaik,Pertamina Mulai Pasok BBM ke Enggano Lewat Laut Bengkulu
"Seperti yang diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang normalisasi alur pelayaran Pulau Baai dan percepatan pembangunan Pulau Enggano. Hal ini tujuannya Presiden tidak ingin ada hal yang membuat gaduh hingga mengganggu kerja pemerintah dan ekonomi," ujar Helmi.
Helmi juga menegaskan Instruksi sudah keluar, Wapres juga sudah turun langsung ke Bengkulu. Tolong kita jaga marwah pemerintah.
"Jangan sampai kita tidak maksimal,” tegas Helmi.
Helmi juga meminta Pelindo, Pertamina, dan KSOP untuk aktif memberikan informasi terbaru kepada publik.
“Jangan tunggu ada masalah baru bicara. Update setiap hari, manfaatkan media sosial, ajak media melihat aktivitas di alur. Pertamina juga harus informasikan kuota BBM yang masuk, dan setiap SPBU wajib menampilkan informasi,” ujarnya.